Tautan-tautan Akses

PBB Siapkan "Helpline" untuk Atasi Pelecehan Seksual di Tempat Kerja


Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerapkan kebijakan “Tidak ada Toleransi” terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual di lingkungan kerja kantor PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiapkan saluran bantuan telepon atau "Helpline" siang-malam untuk melawan pelecehan seksual di antara stafnya di tempat kerja, sebagai bagian dari kebijakan “Tidak ada Toleransi” terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual.

Saluran bantuan telepon yang disebut "Speak Up" itu adalah usaha lebih luas Sekretaris Jenderal PBB untuk melawan pelecehan seksual dan untuk membantu para korban dan saksi-saksinya. Juru bicara PBB di Jenewa, Alessandra Vellucci, menjelaskan, staf PBB dapat menghubungi nomor telpon 24 jam itu, untuk berbicara secara rahasia kepada orang yang sudah dilatih dan tidak memihak, tentang masalah pelecehan seksual dan memberi informasi.

Dia mengatakan PBB juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus pelecehan seksual.

"Perhatian khusus atas masalah ini akan meningkatkan jumlah penyelidik perempuan. Jadi, pada dasarnya kami memperkuat petugas kami untuk menanggapi masalah ini dan tindakan kami mengutamakan bantuan bagi para korban," kata Vellucci.

Walaupun PBB dapat menangani masalah internal pelecehan seksual, Vellucci mengatakan, organisasi itu tidak bisa mengawasi perilaku penjaga perdamaian PBB. Dia mengatakan, pada akhirnya adalah tanggung jawab negara anggota yang tentaranya dituduh melakukan pelanggaran seksual untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan-kejahatan itu.

Para pejabat PBB mengutuk laporan baru-baru ini bahwa pekerja lokal dan badan amal swasta minta imbalan seksual dari perempuan-perempuan Suriah yang membutuhkan makanan dan bantuan lainnya.

Juru bicara pengungsi PBB, Andrej Mahecic menyebut praktik itu keji dan tidak manusiawi.

"Namun dengan mengatakan PBB entah dengan cara apa, dapat menguasai situasi di zona perang dan bahwa kami dapat menghentikan praktek-praktek itu dengan mudah, adalah cara berpikir yang terlalu simplistik. Cara berpikir seperti itu tidak ada hubungannya dengan kenyataan di lapangan tentang bagaimana operasi bantuan dilakukan ditengah perang yang sedang berkecamuk,” kata Mahecic.

Badan Pengungsi UNHCR dan lembaga bantuan PBB lainnya mengatakan, mitra-mitra kerja mereka harus mematuhi kode etik yang ketat, yang mencakup larangan eksploitasi dan pelecehan seksual. Mereka mengatakan petugas bantuan PBB yang didapati melanggar kode itu akan dikenai tindakan disipliner, termasuk pemecatan. [ps/ii]

XS
SM
MD
LG