Kuba secara resmi telah memprotes pembentukan sebuah satuan tugas AS untuk meningkatkan akses internet di pulau tersebut, dengan alasan hal itu "melanggar kedaulatan” Kuba. Pulau yang dikuasai komunis itu adalah salah satu negara yang paling tidak terhubung di dunia.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa satuan tugas tersebut akan mengadakan pertemuan pertama 7 Februari untuk mendorong "arus informasi yang bebas di Kuba." Tim ini akan mempelajari "tantangan dan peluang teknologi untuk memperluas akses internet dan media yang independen di Kuba," kata deplu AS.
Dalam memo diplomatik kepada diplomat tertinggi AS di Havana, Lawrence Gumbiner, Kuba hari Rabu (31/1) mengajukan "protes keras" terhadap keinginan Amerika untuk secara terang-terangan melanggar kedaulatan Kuba terkait undang-undang nasional yang mengatur arus informasi."
Memo tersebut menyatakan upaya memanipulasi internet untuk tujuan politik dan subversif itu ditujukan untuk "mengubah atau mengacaukan tatanan konstitusional" di Kuba. Kuba menuntut agar Amerika "menghentikan tindakan subversif, intervensi, dan ilegal melawan Kuba." Menurut data pemerintah Kuba, 40 persen dari 11 juta penduduk pulau itu bisa menggunakan internet pada tahun 2017.
Namun, terlepas dari upaya pemerintah baru-baru ini untuk meningkatkan ketersediaan wifi, sebagian besar orang Kuba tidak memiliki internet karena akses yang mahal, koneksi rumah yang terbatas, dan kurangnya jaringan yang memungkinkan akses internet melalui ponsel.
Hubungan AS-Kuba mulai hangat di bawah presiden Barack Obama, ketika kedua negara menempatkan duta besar tahun 2015 untuk pertama kalinya sejak 1961. Tapi Presiden Donald Trump telah mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap Kuba sejak menjabat. Dalam pidato kenegaraannya hari Selasa, Trump menyoroti bagaimana pemerintahannya telah "memberlakukan sanksi-sanksi keras terhadap kediktatoran komunis dan sosialis di Kuba dan Venezuela." [as/ii]
