Tautan-tautan Akses

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyarankan kepada Pemerintah Indonesia agar menekan Israel untuk menghentikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, khususnya di sekitar Masjid Al-Aqsa.

Meski pihak berwenang Israel sudah mulai membuka akses masuk ke Masjid Al Aqsa Yerusalem, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi 1 meminta pemerintah Indonesia agar menekan Israel untuk menghentikan kekerasan di sekitar Masjid Al-Aqsa, termasuk terhadap bangsa Palestina.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin kepada VOA Selasa (25/7) menegaskan, Indonesia juga harus mendorong diresmikannya Kedutaan Besar (kedubes) Republik Indonesia di Palestina, meski saat ini Indonesia sudah memiliki Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania.

Menurut Hasanuddin, jika Kedubes RI ada di Palestina, maka pengakuan Indonesia atas kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Palestina semakin nyata.

"Dalam bidang diplomasi saya kira harus digalang seluruh kekuatan yang ingin agar Palestina itu merdeka. Kami juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia mendirikan kedutaan di Palestina," tukasnya.

Komisi 1 DPR lanjut TB Hasanuddin juga menyarankan kepada Pemerintah, agar menekan Israel untuk menghentikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, khususnya di sekitar Masjid Al-Aqsa, serta memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Indonesia, lanjut TB Hasanuddin, juga harus menekan Dewan Keamanan PBB dan bekerjasama dengan negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, seperti, Perancis, Polandia, Rusia, dan Inggris.

"Kalau perlu berbicara kepada Israel bahwa itu perbuatan yang sudah tidak zamannya lagi. Bebaskan dan biarkan Palestina merdeka," imbuh Hasanuddin.

TB Hasanuddin juga mengatakan, di bidang ekonomi Pemerintah harus berani memboikot produk-produk Israel dalam bentuk apapun yang masuk ke Indonesia.

"Kemudian dalam bidang ekonomi kami menganjurkan supaya bangsa Indonesia setidaknya mampu memboikot barang-barang dari Israel," ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo sebelumnya pada Sabtu (22/7) menyatakan pemerintah Indonesia mengecam keras pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsa Yerusalem oleh Israel. Tak hanya itu, Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia meminta masyarakat internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat membantu penyelesaian konflik dan penjajahan yang masih terjadi di Palestina.

"Indonesia meminta kepada PBB. Kepada Sekjen PBB agar Dewan Keamanan PBB dapat segera melakukan sidang untuk membahas krisis yang ada di komplek Masjid Al-Aqsa," kata Jokowi.

Pemerintah Israel akhirnya memutuskan memindahkan detektor logam dari pintu masuk Masjid Al-Aqsa. Kabinet pemerintah Israel dalam pernyataannya pada Selasa (25/7) mengatakan detektor logam akan dipindahkan dan diganti dengan alat pengawasan keamanan yang lebih canggih namun tidak menonjol dan mengganggu. Keputusan ini diambil setelah kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan voting dalam rapat ke-dua pada Senin (24/7) malam, kemudian membuka 2 dari 10 pintu masuk Masjid Al-Aqsa.

Rangkaian kekerasan berlangsung selama kurang lebih sepekan sejak Jumat (14/7) di kompleks Masjid Al-Aqsa, yang ditandai dengan penembakan 2 polisi Israel oleh 3 orang Arab Yahudi. Ketiga orang itu kemudian ditembak mati oleh militer Israel. Di hari yang sama, otoritas Israel menutup kompleks tersebut. Akibatnya, umat Muslim tidak bisa melakukan shalat Jumat yang memicu kemarahan umat Muslim.

Pada Minggu (16/7) otoritas Israel membuka akses masuk gerbang utama Masjid Al-Aqsa, namun diberlakukan pembatasan akses masuk ke kompleks masjid dengan memasang detektor logam. Sejak itu hingga Kamis (20/7) bentrokan sporadis terjadi setelah salat berjamaah yang dilakukan Muslim Yerusalem di luar kompleks masjid. Salah satu insiden terjadi pada Selasa (18/7) yaitu tertembaknya imam besar Masjid Al-Aqsa, Sheikh Ikrima Sabri, usai memimpin shalat berjamaah. [aw/uh]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG