Survei Transparency International menunjukkan kecenderungan perusahaan-perusahaan Indonesia memberi suap saat berbisnis di luar negeri.
Pemerintah meningkatkan pelatihan penggunaan obat tradisional oleh dokter, yang akan dapat meresepkan obat tradisional mulai 2015.
Kementerian Hukum dan HAM memperketat syarat-syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana korupsi dan terorisme.
Indonesia Corruption Watch mendesak pemerintah menghentikan sementara pembuatan KTP elektronik atas indikasi adanya korupsi.
Pengurangan hukuman Abu Bakar Ba'asyir oleh Pengadilan Tinggi, menurut Asosiasi Korban Bom Indonesia, tidak akan memberi efek jera.
Mulai bulan Desember tahun ini, pemerintah akan mencabut pengentian sementara pengiriman PRT ke Malaysia yang berlaku sejak Juni 2009.
Mabes Polri telah menambah jumlah personilnya di Papua seiring dengan meningkatnya eskalasi kekerasan di sana.
Ratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang cacat ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah menyantuni para penyandang cacat.
Komnas HAM menyesalkan tindakan kekerasan aparat keamanan dalam Kongres Rakyat Papua di Abepura yang menewaskan 6 orang.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai kekerasan yang dilakukan petugas penjara masih tinggi.
DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Intelijen menjadi Undang-undang meski sejumlah pihak menolak pengesahan tersebut.
Menurut Ansyaad Mbai, aksi terorisme yang marak belakangan ini merupakan bagian dari gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Menurut Jaksa Agung Basri Arief, upaya pengembalian aset para koruptor di luar negeri terhambat karena pemberlakuan hukuman mati.
BPK menemukan penyimpangan dana otonomi khusus daerah Papua yang menimbulkan kerugian negara sebesar lebih dari 281 miliar rupiah.
Indeks kerentanan radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 menurun, meskipun belum mencapai batas aman.
Pengamat menilai usulan pembubaran KPK yang dilontarkan sejumlah anggota DPR merupakan pemikiran yang keliru dan bentuk kepanikan
Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan KPK, kejaksaan dan Polri membahas pemanggilan 4 pimpinan Badan Anggaran DPR.
Presiden SBY didesak untuk menjalankan rekomendasi DPR terkait kasus penghilangan paksa yang terjadi pada 1997-1998 silam.
Pengamat menilai upaya penanggulangan terorisme melalui program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang efektif.
Juru Bicara Kementerian komunikasi dan Informatika Gatot Dewa Broto menjelaskan pihaknya telah memblokir sekitar 300 situs radikal.
Tunjukkan lebih banyak
