Proses yang oleh para pengamat disebut sebagai pengadilan kriminal terbesar pada jaman modern yang melibatkan pejabat-pejabat Vatikan, dimulai hari Selasa (27/7). Sepuluh orang, termasuk seorang kardinal yang pernah berkuasa, menghadapi tuduhan korupsi dan penipuan. Sidang itu merupakan hasil penyelidikan dua tahun terhadap investasi bernilai lebih dari 400 juta dolar pada sebuah pasar properti London yang gagal.
Untuk pertama kalinya seorang tokoh Gereja Katholik yang berkuasa dan memegang posisi tinggi diadili di Vatikan karena pelanggaran keuangan. Kardinal Angelo Becciu, yang berusia 73 tahun dan merupakan pembantu dekat Paus Fransiskus, menjabat sebagai Kepala Staf Sekretariat Negara Vatikan ketika ia dipaksa mengundurkan diri September lalu agar dapat didakwa.
Beberapa tuduhan terhadap Becciue mencakup penggelapan dan penyalahgunaan jabatan terkait pembelian properti di kawasan South Kessington yang elegan di London dengan menggunakan sumbangan yang diberikan kepada Gereja Katholik itu.
Becciu selalu membantah bahwa ia telah melakukan kesalahan sebagaimana sembilan terdakwa lainnya, termasuk mantan kepala unit keuangan Vatikan, pengacara Swiss Rene Bruelhart, dan dua bankir investasi Italia – Raffaele Mincione dan Gianluigi Torzi.
Kesepakatan real estat London itu dimulai pada tahun 2014 ketika Sekretariat Negara Vatikan menanamkan investasi bernilai 240 juta dolar, sbagian besar berasal dari sumbangan pada gereja itu, ke dalam dana yang dioperasikan oleh Mincione. Setengah dari jumlah itu digunakan untuk membeli 45% properti mewah di London dan sisanya untuk investasi lain. Tak lama kemudian Vatikan menyadari bahwa investasi itu tidak saja tidak menguntungkan, tetapi kerugiannya juga akan sangat besar. Sejumlah orang yang diajak untuk menyelamatkan situasi itu hanya memperburuk keadaan.
Sejak awal kepausannya tahun 2013, Paus Fransiskus bekerja keras membersihkan salah urus keuangan dan nepotisme di dalam Vatikan. April lalu Paus mereformasi hukum pidana Vatikan dengan menghapus hak istimewa bagi para kardinal dan uskup sehingga mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika dituduh melakukan kesalahan.
Ketika itu Paus Fransiskus menjelaskan bahwa prioritas reformasi hukum pidana itu adalah untuk memastikan agar semua anggota gereja diadili secara setara, dengan posisi dan martabat yang sama, tanpa ada yang memiliki hak istimewa apapun.
Mengingat pembatasan sosial terkait Covid-19 maka jumlah terdakwa, pengacara dan wartawan dibatasi. Vatikan juga terpaksa melangsungkan persidangan di ruang sidang darurat di museum Vatikan. [em/jm]
