Tautan-tautan Akses

Pembangunan PLTA Batang Toru, Siapa yang Terkena Dampak Negatif dan Dirugikan?


Kamp utama PLTA Batang Toru di Desa Bulu Payung, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. (VOA/Anugrah Andriansyah)

Pembangunan PLTA Batang Toru terus menuai pro dan kontra. Ada dampak positif bagi warga dengan pembangunan proyek berkapasitas 510 MW tersebut. Namun, dampak negatif PLTA tersebut juga tidak kecil karena warga dan spesies endemik paling langka di dunia – orangutan Tapanuli – akan jadi korbannya.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang dikembangkan oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) serta didukung Bank of China terus menuai pro dan kontra. Banyak pihak seperti pegiat konservasi dan masyarakat yang menolak pembangunan mega proyek tersebut dengan alasan dampak buruk terhadap lingkungan.

Namun, sebagian pihak mendukung pembangunan PLTA Batang Toru. Dukungan bahkan datang dari sebagian masyarakat yang wilayahnya masuk dalam areal pembangunan PLTA, karena melihat dampak positif proyek itu yaitu meningkatnya kesejahteraan penduduk setempat setelah berdirinya proyek berkapasitas 510 Mega Watt (MW) tersebut yang terletak di Kecamatan Sipirok, Marancar, dan Batang Toru.

Pembangunan sebuah proyek industri tersebut memang tidak selalu menguntungkan karena ada beberapa dampak negatif yang merugikan, antara lain masyarakat atau makhluk hidup lainnya seperti flora dan fauna endemik dari ekosistem Batang Toru.

Siapa yang Paling Dirugikan Pembangunan PLTA Batang Toru?

Social specialist dari Centre for Orangutan Protection (COP), Novi Rovika mengatakan masyarakat yang berada di hulu dari sungai Batang Toru tepatnya daerah Desa Bulu Payung, Kecamatan Sipirok, Sumatera Utara, mulai merasakan dampak negatif dari pembangunan PLTA tersebut. Masyarakat lokal menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dengan pembangunan PLTA Batang Toru. Sikap masyarakat Desa Bulu Payung yang awalnya mendukung, kini menolak. Pemicunya karena masyarakat merasa ditipu oleh perusahaan.

Desa Bulu Payung adalah tempat yang nantinya akan berdiri bangunan kamp utama PLTA Batang Toru terdiri dari kompleks perkantoran, perumahan pekerja, dan gudang logistik. Saat ini bangunan tersebut sudah mulai dikerjakan.

Aliansi Selamatkan Hutan Batang Toru saat melakukan aksi kampanye penyelamatan ekosistem Batang Toru dan Orangutan Tapanuli di Desa Panobasan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (22/2). (FOTO: VOA/Anugrah Andriansyah)
Aliansi Selamatkan Hutan Batang Toru saat melakukan aksi kampanye penyelamatan ekosistem Batang Toru dan Orangutan Tapanuli di Desa Panobasan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (22/2). (FOTO: VOA/Anugrah Andriansyah)

"Sikap masyarakat di Bulu Payung tadinya mendukung karena harapan mereka siapa yang tidak ingin maju. Siapa yang tidak mau nasibnya berubah. Itu angan-angan masyarakat karena diiming-imingi perusahaan. Tapi kenyataannya masyarakat tidak diterima bekerja di sana dengan alasan kapasitas mereka tidak memumpuni. Kenyataannya yang bekerja di kamp utama banyak orang asal Tiongkok," kata Novi.

Ternyata dampak negatif pembangunan PLTA bukan hanya terjadi di hulu Sungai Batang Toru, tetapi juga masyarakat di Kecamatan Marancar di mana terdapat proyek utama PLTA. Di tempat itu dibangun turbin, dan terowongan yang merupakan bagian vital dari proyek 510 MW tersebut.

Kendati lahan yang digunakan perusahaan di daerah tersebut sebagian adalah Areal Penggunaan Lain (APL). Namun, perusahaan juga kerap menggunakan tanah milik masyarakat, tapi membayarnya dengan harga tidak wajar. Hal tersebut diungkapkan COP setelah melakukan penelusuran dampak sosial terhadap masyarakat atas pembangunan proyek PLTA Batang Toru.

"Dengan adanya perusahaan masyarakat merasa diiming-imingi. Kalau nanti tanahnya dijual masyarakat untung bisa usaha lain. Kemudian bisa kerja di perusahaan. Tapi ternyata yang terjadi malah proses jual beli tanah itu tidak langsung perusahaan namun melalui calo. Sepertinya perusahaan ini mau main bersih, kalau terjadi apa-apa mereka tidak digugat, calo yang kena. Lewat calo harga tanah Rp 4 ribu per meter," ungkap Novi.

COP juga menuding perusahaan banyak melakukan pelanggaran komitmen terhadap masyarakat lokal yang lahannya dibeli untuk areal pembangunan PLTA.

"Itu maksudnya adalah yang mereka beli misal 3 hektar tapi yang dibuka lebih. Itu yang terjadi di Marancar, berdasarkan cerita dari masyarakat. Perekonomian masyarakat jelas terganggu. Mereka yang tadinya bertani dan ketika tanahnya sudah tidak ada. Mereka mau garap apa, sementara pekerjaan tidak ada, uang hasil ganti rugi juga enggak jelas. Sampai sekarang masih bermasalah," beber Novi.

PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Foto: Courtesy batangtoru.org).
PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Foto: Courtesy batangtoru.org).

Sementara di daerah hilir yakni Kecamatan Batang Toru, masalah yang ditemukan adalah sosialisasi tentang rencana pembangunan PLTA ini tidak merata dilakukan ke seluruh masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Kata Novi, masih banyak masyarakat di Kecamatan Batang Toru yang tidak tahu wilayahnya akan dibangun PLTA. Padahal masyarakat yang tinggal di hilir sungai Batang Toru adalah wilayah paling rawan terkena dampak negatif atas pembangunan proyek tersebut.

"Mereka tidak tahu. Kalau ada yang tahu itu hanya di Dusun Pulo Lobang. Ada empat dusun yang kami datangi itu tidak sampai cerita tentang rencana pembangunan PLTA," sebut Novi.

Orangutan Tapanuli adalah Korban Lain Pembangunan PLTA Batang Toru

Dampak negatif dari pembangunan PLTA bukan hanya dialami manusia, tetapi juga spesies endemik dan paling langka di dunia yakni orangutan Tapanuli. Pasalnya kepadatan populasi orangutan paling tinggi terdapat di lembah dan sungai Batang Toru. Daerah bagian selatan ekosistem Batang Toru adalah wilayah pembangunan PLTA tersebut.

Pembangunan PLTA juga akan membuat orangutan Tapanuli kehilangan sumber makanan. Wilayah selatan dari ekosistem Batang Toru yang merupakan dataran rendah, diketahui sebagai sumber pakan orangutan Tapanuli paling banyak dibanding dataran tinggi ekosistem Batang Toru. Berkurangnya akses jelajah orangutan Tapanuli di ekosistemnya membuat jumlah spesies ini terus menurun. Hingga kini hanya kurang dari 800 orangutan Tapanuli yang tersisa.

Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis). (Foto: Courtesy YEL-SOCP)
Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis). (Foto: Courtesy YEL-SOCP)

"Kerugian secara umum akses berjalan orangutan Tapanuli. Makanya itu harus ada hutan jembatan koridor. Tapi pembangunan jembatan koridor itu asesmennya harus jelas dan memang orangutan bisa menggunakan itu akses makan yang misalnya terfragmentasi. Artinya harus ada penanaman pohon baru. Meski penanaman pohon butuh waktu 10 hingga 15 tahun untuk bisa memberikan buah, jadi harus ada manejemen konservasi di dalam lokasi itu sendiri," ucap peneliti genetika konservasi, Puji Rianti kepada VOA.

Masih kata Puji, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik antar sesama orangutan Tapanuli dengan adanya pembangunan PLTA pada wilayah yang merupakan sumber pakan dari spesies paling langka di dunia tersebut. Dan membuat orangutan Tapanuli akan terfragmentasi.

"Kalau orangutan liar dia akan semakin menjauh lokasi itu dan mencari tempat baru. Mungkin tempat baru itu malah akan berhubungan dengan desa yang ditempati masyarakat. Konfliknya nanti lebih ke masyarakat kalau memang pakan di dalam hutan habis, orangutan akan mencari makan ke tempat lain," jelas Puji.

Dampak negatif atas pembangunan PLTA Batang Toru juga akan menimbulkan masalah baru bagi orangutan Tapanuli. Apabila pembangunan PLTA Batang Toru terus dilakukan, ketakutan paling besar yakni orangutan Tapanuli akan terhabituasi. Orangutan yang semestinya hidup liar akan terbiasa dengan kehadiran manusia di tengah habitatnya dengan adanya pembangunan proyek PLTA di bagian selatan kawasan ekosistem Batang Toru.

"Berdasarkan laporan yang ada sepertinya orangutan itu sudah sangat terhabituasi. Kalau saya lihat mereka sudah mulai berani turun ke jalan. Mereka sudah tidak ada masalah melihat manusia. Ketakutan terbesar saya adalah akan menimbulkan konflik dalam arti orangutan tidak takut dengan manusia. Dan mereka pasti sudah merasakan makanan manusia, orangutan akan lebih senang. Mereka mungkin akan lebih memilih tinggal bersama manusia dibanding mencari pakan secara liar di dalam hutan. Itu akan menimbulkan konflik," pungkas Puji.

Bendungan Penampung Air Dikhawatirkan Ganggu Fluktuasi Alami Sungai

Untuk diketahui, proyek PLTA 510 MW yang sedang dibangun di sungai Batang Toru, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Marancar, Kecamatan Batang Toru berencana menggunakan bendungan setinggi 72,5 meter untuk menampung air. Air yang ditampung kemudian dialihkan melalui terowongan bawah tanah sepanjang kurang lebih 13 kilometer ke "power house" atau gedung di mana air menggerakkan 4 turbin yang memutarkan generator pembangkit. Berdasarkan letak bendungan, terowongan, dan power house, Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru yang saat ini merupakan satu kesatuan akan terbelah menjadi 3 bagian.

Pembangunan PLTA Batang Toru, Siapa yang Terkena Dampak Negatif dan Dirugikan?
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:04:54 0:00

Nantinya, aliran sungai dari bagian hulu akan ditampung dengan kurun waktu 18 jam kemudian dilepaskan selama 6 jam. PLTA dengan pola operasi tersebut umumnya disebut sebagai "peaker" atau penyuplai pada saat beban atau kebutuhan listrik menjadi puncak. Alhasil dampak hidrologi fisik yang bakal terjadi di hilir adalah gangguan terhadap fluktuasi alami debit sungai. (aa/em)

Recommended

XS
SM
MD
LG