Ketika Senat Amerika mempersiapkan pemungutan suara untuk meloloskan usulan Partai Republik dan Partai Demokrat secara terpisah guna mengakhiri penghentian sebagian operasi pemerintah federal, Presiden Donald Trump menyampaikan sajak dan doa untuk mempertahankan tuntutannya memperoleh anggaran pembangunan tembok di perbatasan Amerika-Meksiko.
“BUILD A WALL AND CRIME WILL FALL,” atau “BANGUN TEMBOK DAN ANGKA KEJAHATAN AKAN TURUN,” cuit Trump Rabu pagi (23/1) di Twitter.
“Ini adalah tema baru untuk dua tahun ke depan hingga Tembok selesai dibangun. Gunakan dan doakan!” tambahnya.
Pernyataan terakhir Trump tentang usul pembangunan tembok perbatasan itu disampaikan ketika DPR yang dipimpin faksi Demokrat meloloskan undang-undang yang akan menyediakan anggaran sementara untuk mengoperasikan kembali pemerintah secara penuh hingga 8 Februari mendatang, yang memungkinkan badan-badan yang selama 34 hari terakhir ini ditutup dapat kembali beroperasi, sementara kedua pihak memperdebatkan keamanan di perbatasan. Tetapi undang-undang yang diloloskan DPR itu tidak memasukkan anggaran untuk pembangunan tembok yang dituntut Presiden Trump.
Faksi Republik Ajukan Usul Berdasarkan Proposal Trump
Sementara itu proposal yang akan diajukan faksi Republik di Senat hari Kamis (24/1) didasarkan pada usul yang disampaikan Trump akhir pekan lalu yaitu meloloskan anggaran 5,7 miliar dolar untuk membangun tembok di perbatasan selatan Amerika-Meksiko sepanjang 3.200 kilometer dan sebagai imbalannya, Trump akan memberi perlindungan selama tiga tahun kepada kelompok imigran yang dikenal sebagai “Dreamers” – orang-orang yang masuk ke Amerika secara ilegal karena dibawa orang tua mereka ketika masih kanak-kanak – supaya tidak dideportasi. Gedung Putih mengatakan Trump dijadwalkan akan membahas usulan itu Rabu sore dengan para pemimpin partai konservatif dan pemimpin negara bagian.
Pemimpin mayoritas Senat dari faksi Republik Mitch McConnell, yang sebelumnya menolak untuk membahas rancangan undang-undang RUU apapun yang tidak memasukkan anggaran pembangunan tembok Trump, kini mendorong para anggota Kongres untuk mendukung usul faksi Republik.
“Kesempatan untuk menyudahi penghentian sebagian operasi pemerintah federal ini kini di depan mata,” ujar McConnell, yang menggambarkan RUU itu sebagai “satu-satunya proposal yang kini ada di depan mata yang dapat ditandatangani presiden dan segera memulai kembali seluruh operasi pemerintah federal.”
Faksi Demokrat: Usul Faksi Republik Dibuat dengan Itikad Buruk
Faksi Demokrat, yang dapat memblokir sebagian besar RUU di Senat, mencemooh proposal yang diajukan itu. Mereka mengatakan proposal itu hanya menangguhkan sementara ancaman deportasi terhadap “Dreamers,” yang ancamannya juga dilakukan oleh Presiden Trump sendiri.
“Usulan presiden itu sepihak, jelas partisan dan dibuat dengan itikad buruk,” ujar pemimpin minoritas Senat dari faksi Demokrat Chuck Schummer.
“Menawarkan perlindungan sementara sebagai imbalan diloloskannya anggaran pembangunan tembok jelas bukan kompromi, itu penyanderaan, atau seperti tawar-menawar barang curian,” tegasnya.
800.000 PNS Bakal Tidak Digaji Lagi Jumat Ini
Penghentian sebagian operasi pemerintah federal atau yang dikenal sebagai “government shutdown” telah menimbulkan dampak terhadap lebih dari 800.000 PNS, dimana 420.000 diantaranya diharuskan tetap bekerja tanpa digaji, sementara sisanya dirumahkan. Mereka yang dirumahkan ini terpaksa bekerja sementara di tempat-tempat lain untuk tetap dapat menghidupi keluarga mereka. Seluruh PNS ini akan kembali tidak menerima gaji mereka, yang sedianya dibayarkan pada hari Jum’at (25/1) ini.
Sementara itu sejumlah layanan pemerintah telah dibatasi karena sekitar 10% agen keamanan di bandara yang dipanggil untuk kembali bekerja misalnya, telah mengajukan ijin sakit. Badan pemeriksa pangan telah mengurangi drastis operasinya, sementara museum dan taman-taman nasional ditutup. Pengadilan-pengadilan federal juga akan kehabisan anggaran pada Jum’at ini untuk melanjutkan operasi mereka.
Proposal yang diajukan faksi Republik di Senat mencakup anggaran bernilai 5,7 miliar dolar yang diminta Presiden Trump untuk memenuhi salah satu janji favoritnya pada masa kampanye pemilihan presiden tahun 2016. Meskipun ketika itu kerap sesumbar bahwa Meksiko yang akan membayar secara langsung pembangunan tembok di perbatasan itu, kini Trump meminta anggaran dari Kongres, yang menariknya dari uang pajak rakyat.
Faksi Republik Butuh 60 Suara Untuk Loloskan UU
Faksi Republik menguasai 53 kursi di Senat, sementara 47 kursi lainnya dikuasai faksi Demokrat. Untuk meloloskan undang-undang dibutuhkan 60 suara, yang berarti faksi Republik membutuhkan sedikitnya 7 suara untuk meloloskan proposal yang diajukannya. Sejauh ini belum ada satu anggota faksi Demokrat pun yang menyetujuinya. (em)
