Tautan-tautan Akses

Para Menteri G-20 Bahas COVID, Perubahan Iklim, Pembangunan di Afrika


Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba pada pertemuan para menteri luar negeri G20 di Matera, Italia 29 Juni 2021. (Foto: Andrew Harnik via REUTERS)

Virus corona, perubahan iklim, dan ketahanan pangan menjadi agenda, Selasa. (29/6), saat para menteri luar negeri dari kelompok negara-negara G-20 bertemu di Italia.

Pembicaraan di kota Matera itu merupakan pertemuan pertama para menteri secara langsung sejak 2019.

Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan menekankan pentingnya bekerja sama untuk mengatasi tantangan global seperti itu. Penekanan itu merupakan tema umum dalam beberapa bulan terakhir ketika ia dan Presiden Joe Biden menetapkan jalur kebijakan luar negeri yang sangat terfokus pada peningkatan hubungan dengan sekutu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba pada pertemuan para menteri luar negeri G20 di Matera, Italia 29 Juni 2021. (Foto: Andrew Harnik via REUTERS)
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba pada pertemuan para menteri luar negeri G20 di Matera, Italia 29 Juni 2021. (Foto: Andrew Harnik via REUTERS)

“Untuk mengatasi krisis iklim, Menlu Blinken akan mendorong anggota G-20 untuk bekerja sama menuju hasil yang ambisius, termasuk pengakuan akan perlunya menjaga ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celcius terjangkau, pentingnya tindakan dekade ini yang selaras dengan tujuan itu, dan mengambil langkah-langkah lain seperti berkomitmen untuk mengakhiri pendanaan publik untuk eksploitasi batu bara di luar negeri,” kata Susannah Cooper, direktur Kantor Urusan Moneter di Biro Ekonomi dan Bisnis kepada wartawan menjelang pertemuan itu.

Cooper mengatakan Blinken akan menganjurkan untuk "membangun pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," termasuk sistem pajak global yang adil dengan tarif pajak perusahaan minimum.

Para menteri keuangan dari negara-negara G-7, yang seluruhnya menjadi bagian dari G-20, pada prinsipnya awal Juni lalu menyetujui penciptaan pajak minimum global pada perusahaan yang akan memaksa perusahaan yang mengalihkan keuntungannya pada anak perusahaan di tingkat rendah atau ke yurisdikasi yang tidak mengenakan pajak untuk membayar sebanyak 15% pajak atas penghasilan tersebut ke negara yang menjadi markas perusahaan tersebut.

Pertemuan hari Selasa (29/6) itu juga akan mempertimbangkan masalah pembangunan ekonomi di Afrika, termasuk kesetaraan gender dan peluang bagi kaum muda, serta upaya kemanusiaan dan hak asasi manusia. [my/ab]

Lihat komentar

XS
SM
MD
LG