Tautan-tautan Akses

Komnas HAM Desak Jokowi Realisasikan Dialog Menyeluruh di Papua

  • Fathiyah Wardah

Aktivis Papua berhadapan dengan polisi saat hendak melakukan pawai menandai peringatan 53 tahun berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Jakarta, 1 Desember 2014 (Foto: dok).

Aktivis Papua berhadapan dengan polisi saat hendak melakukan pawai menandai peringatan 53 tahun berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Jakarta, 1 Desember 2014 (Foto: dok).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak presiden Jokowi untuk segera merealisasikan dialog menyeluruh antara Jakarta dan Papua yang melibatkan semua pihak termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, Sabtu (3/1) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera merealisasikan dialog antara Jakarta-Papua dengan segera.

Hal ini penting dilakukan lanjutnya untuk menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh. Apalagi Presiden Jokowi lanjutnya telah datang ke Papua dan setidaknya melihat kondisi yang ada.

Dialog Jakarta-Papua kata Pigai harus melibatkan berbagai pihak di wilayah itu termasuk Organisasi Papua Merdeka.

Komnas HAM juga mendesak Presiden mempercepat pelaksanaan pembangunan yang berwawasan HAM bagi pemenuhan hak-hak mendasar bagi masyarakat Papua.

Pemerintah pusat lanjutnya juga perlu mengatur secara khusus dan mengawasi terus-menerus penggunaan anggaran yang ada sehingga benar-benar dapat tepat sasaran.

"Harus menyelesaikan masalah Papua terutama masalah pelanggaran masalah Papua secara komprehensif melalui dialog.Dialog yang bermartabat dan dialog untuk menciptakan Papua yang damai," kata Natalius Pigai.

Lebih lanjut Natalius Pigai mengungkapkan sudah waktunya pemerintah tidak melakukan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah Papua. Penempatan pasukan yang berlebihan lanjut Pigai tidak perlu di lakukan.

Jumlah keamanan yang banyak tambahnya tidak perlu berlaku di semua wilayah di Papua. Menurutnya penjagaan yang ketat menurut Pigai cukup dilakukan di wilayah perbatasan.

Menurutnya, pendekatan keamanan tidak cocok lagi menghentikan kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua. Untuk itumenurut Pigai pemerintah pusat harus segera menemukan formula perdamaian dan pemulihan keamanan di Papua yang disesuaikan dengan kekhasan Pupua.

"Harusnya menempatkan mereka itu di wilayah perbatasan saja untuk menjaga keutuhan NKRI tetapi untuk wilayah-wilayah yang bukan perbatasan cukup menempatkan lebih banyak anggota polisi, misalnya dimana ada anggota OPM, disitu wilayah operasi, ya itu aja di tempatkan. Jangan lagi di tempatkan di daerah-daerah yang tidak bermasalah," lanjutnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah berjanji akan memprioritaskan pembangunan di Papua, khususnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Yakni dengan meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengadakan berbagai program pelatihan-pelatihan.

Menurut Jokowi, pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan, terutama untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan bersifat teknis, dapat meningkatkan kualitas warga Papua. Sehingga keinginan untuk menjadikan warga Papua sebagai tuan rumah di daerah sendiri bukanlah mimpi .

Presiden Joko Widodo berjanji akan rutin datang ke Papua minimal tiga kali dalam setahun. Dengan cara itu, Jokowi yakin berbagai masalah yang ada di Papua pelan-pelan dapat segera diatasi.

"Saya ingin menunjukan betapa sangat pentingnya Papua bagi Indonesia," pesan Presiden Joko Widodo.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG