DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan menyusul protes dari banyak kalangan.
Warga Ahmadiyah yang masih mengungsi di NTB kesulitan mendapat Kartu Tanda Penduduk dan juga akta kelahiran untuk anak-anak mereka.
Warga muslim Syiah yang mengungsi di Gelanggang Olahraga (GOR) kabupaten Sampang, Madura direlokasi paksa oleh pemerintah setempat.
Perwakilan kelompok Syiah dari Sampang meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia memperjuangkan nasib anak-anak mereka agar mendapatkan pendidikan.
Ribuan orang dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta untuk menolak kenaikan harga BBM, Senin (17/6).
Para analis mengatakan program deradikalisasi oleh pemerintah harus dijalankan lebih intensif serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Sejak Januari 2013 tercatat sudah ada 207 aktivis lingkungan hidup yang ditangkap aparat keamanan di Indonesia.
Kementerian Kesehatan mengatakan stok darah di Indonesia baru mencapai 3,8 juta kantong darah dari sekitar 4,8 juta kantong yang dibutuhkan per tahunnya.
Pemerintah menargetkan tidak ada lagi anak Indonesia usia sekolah yang bekerja pada 2020.
Insiden di luar kantor KJRI, Jeddah dianggap merupakan akumulasi dari kemarahan pekerja Indonesia yang tidak mendapatkan pelayanan yang memadai.
Sejumlah LSM perempuan di Aceh mencatat ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan di provinsi itu sepanjang 2011-2012.
KontraS meminta Komnas HAM segera melakukan penyelidikan serius terkait kasus perbudakan yang terjadi di Tangerang.
Menyusul larangan menari untuk perempuan di Aceh, Komnas Perempuan meminta Presiden menyelesaikan masalah banyaknya peraturan daerah yang menyudutkan perempuan.
Dua LSM melaporkan bahwa tindak kekerasan di Aceh terhadap kelompok yang dianggap sesat kian marak.
Pemerintah didesak mengadopsi konvensi tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya dalam revisi UU perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Juru bicara kepresidenan memastikan Presiden akan tetap menerima penghargaan “Negarawan Dunia” meski banyak penolakan di dalam negeri.
Pemerintah Indonesia memperpanjang larangan untuk penebangan hutan selama dua tahun.
Komnas Perempuan menyatakan pemerintah tidak boleh menyangkal adanya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada tragedi Mei 1998.
DPR menolak relokasi terhadap kelompok Muslim Syiah Sampang, Madura, karena tidak sesuai dengan prinsip negara kesatuan.
KontraS menilai belum tuntasnya kasus-kasus yang terjadi pada Tragedi Mei 98 disebabkan karena tidak adanya komitmen yang tinggi dari presiden.
Tunjukkan lebih banyak
