JAKARTA —
Warga muslim Syiah yang selama ini mengungsi di Gelanggang Olahraga (GOR) kabupaten Sampang, Madura, pada Kamis (20/6) direlokasi paksa oleh pemerintah setempat ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur.
Para pengungsi yang berjumlah 158 orang, yang terpaksa keluar tempat tinggalnya karena kekerasan dari masyarakat setempat terhadap mereka, diangkut menggunakan lima bus mini dan dua truk milik pemerintah kabupaten Sampang.
Juru bicara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia, Hertasning Ichlas kepada VOA mengatakan, pengusiran dan pemaksaan relokasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Sampang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan melanggar konstitusi.
Proses pengusiran dan pemaksaan relokasi ini, lanjut Hertasning, dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan juga Wakil Bupati Sampang. Dia menjelaskan ketika para pengungsi tersebut dipaksa masuk ke dalam mobil, mereka berteriak “kami ingin pulang” berkali-kali.
Menurutnya, pemerintah Sampang hingga saat ini tidak pernah melakukan rekonsiliasi terkait kasus tersebut. Pemerintah daerah setempat, tambahnya justru berusaha melakukan relokasi terhadap kelompok Syiah, sehingga tidak beralasan jika dikatakan relokasi ini dilakukan untuk melindungi warga Syiah.
Sejak Rabu malam, menurutnya, para pendamping warga muslim Syiah yang ada di GOR Sampang disuruh keluar dan tidak boleh ada di dalam gedung.
Sebelum kejadian relokasi, ribuan santri dan ulama dari berbagai wilayah di Madura melakukan istighosah (doa bersama untuk meminta pertolongan) di alun-alun dekat GOR. Selanjutnya, menurut Hertasning, sebagian peserta istighosah masuk ke GOR dan bahkan para kyai meneriaki warga muslim Syiah dengan sebutan kafir dan polisi membiarkannya.
“Kita mengutuk keras karena upaya yang mereka lakukan jelas sekali adalah upaya yang sangat sistematis mulai dari istighosah, mengeluarkan relawan atau pendamping dari GOR Sampang dan kemudian membiarkan massa masuk, membiarkan kyai berteriak-berteriak di dalam GOR. Kemudian mengobrak abrik barang dan menyeret pengungsi,” ujarnya.
“Itu semua sudah tergolong kejahatan kemanusiaan, yang bisa kita golongkan sebagai pembersihan terhadap komunitas minoritas Syiah yang ada di GOR Sampang.”
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari menilai, kepemimpinan yang lemah menyebabkan tidak adanya orientasi yang jelas tentang perlindungan terhadap kelompok minoritas.
Akibatnya, ujar Eva, kelompok minoritas yang menjadi korban justru malah sering dikorbankan dan bukan dilindungi. Relokasi paksa, kata Eva, tidak boleh dilakukan jika mereka tidak menginginkannya.
“Kembalikan ke mereka itu hak atau HAM mereka. Tidak bisa negara merampas HAM untuk hak kepemilikan, hak pendidikan, hak sosial. Itu semua akan hilang, semua begitu diungsikan tercerabut dari akar. Kalau aku melihat ini kan sepengetahuan presiden penyelesaiannya. Saya melihatnya tidak ada perubahan pasca Presiden menerima award. Award hanyalah guyonan,” ujarnya, mengacu pada penghargaan Negarawan Dunia 2013 yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari sebuah lembaga di Amerika Serikat baru-baru ini.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan relokasi warga muslim Syiah Sampang adalah untuk melindungi warga Syiah itu sendiri dan juga untuk menghindari terjadinya peristiwa yang pernah terjadi pada 26 Agustus 2012 lalu.
“Sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 2011 dan 2012, ketegangan yang menimbulkan korban. Dan itu yang kami jaga jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu tentu pemerintah, dalam hal ini keamanan dan ketertiban masyarakat harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Para pengungsi yang berjumlah 158 orang, yang terpaksa keluar tempat tinggalnya karena kekerasan dari masyarakat setempat terhadap mereka, diangkut menggunakan lima bus mini dan dua truk milik pemerintah kabupaten Sampang.
Juru bicara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia, Hertasning Ichlas kepada VOA mengatakan, pengusiran dan pemaksaan relokasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Sampang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan melanggar konstitusi.
Proses pengusiran dan pemaksaan relokasi ini, lanjut Hertasning, dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan juga Wakil Bupati Sampang. Dia menjelaskan ketika para pengungsi tersebut dipaksa masuk ke dalam mobil, mereka berteriak “kami ingin pulang” berkali-kali.
Menurutnya, pemerintah Sampang hingga saat ini tidak pernah melakukan rekonsiliasi terkait kasus tersebut. Pemerintah daerah setempat, tambahnya justru berusaha melakukan relokasi terhadap kelompok Syiah, sehingga tidak beralasan jika dikatakan relokasi ini dilakukan untuk melindungi warga Syiah.
Sejak Rabu malam, menurutnya, para pendamping warga muslim Syiah yang ada di GOR Sampang disuruh keluar dan tidak boleh ada di dalam gedung.
Sebelum kejadian relokasi, ribuan santri dan ulama dari berbagai wilayah di Madura melakukan istighosah (doa bersama untuk meminta pertolongan) di alun-alun dekat GOR. Selanjutnya, menurut Hertasning, sebagian peserta istighosah masuk ke GOR dan bahkan para kyai meneriaki warga muslim Syiah dengan sebutan kafir dan polisi membiarkannya.
“Kita mengutuk keras karena upaya yang mereka lakukan jelas sekali adalah upaya yang sangat sistematis mulai dari istighosah, mengeluarkan relawan atau pendamping dari GOR Sampang dan kemudian membiarkan massa masuk, membiarkan kyai berteriak-berteriak di dalam GOR. Kemudian mengobrak abrik barang dan menyeret pengungsi,” ujarnya.
“Itu semua sudah tergolong kejahatan kemanusiaan, yang bisa kita golongkan sebagai pembersihan terhadap komunitas minoritas Syiah yang ada di GOR Sampang.”
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari menilai, kepemimpinan yang lemah menyebabkan tidak adanya orientasi yang jelas tentang perlindungan terhadap kelompok minoritas.
Akibatnya, ujar Eva, kelompok minoritas yang menjadi korban justru malah sering dikorbankan dan bukan dilindungi. Relokasi paksa, kata Eva, tidak boleh dilakukan jika mereka tidak menginginkannya.
“Kembalikan ke mereka itu hak atau HAM mereka. Tidak bisa negara merampas HAM untuk hak kepemilikan, hak pendidikan, hak sosial. Itu semua akan hilang, semua begitu diungsikan tercerabut dari akar. Kalau aku melihat ini kan sepengetahuan presiden penyelesaiannya. Saya melihatnya tidak ada perubahan pasca Presiden menerima award. Award hanyalah guyonan,” ujarnya, mengacu pada penghargaan Negarawan Dunia 2013 yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari sebuah lembaga di Amerika Serikat baru-baru ini.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan relokasi warga muslim Syiah Sampang adalah untuk melindungi warga Syiah itu sendiri dan juga untuk menghindari terjadinya peristiwa yang pernah terjadi pada 26 Agustus 2012 lalu.
“Sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 2011 dan 2012, ketegangan yang menimbulkan korban. Dan itu yang kami jaga jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu tentu pemerintah, dalam hal ini keamanan dan ketertiban masyarakat harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
