Tautan-tautan Akses

Warga Sipil Suriah jadi Sasaran Serangan Pihak yang Bertikai


Paulo Pinheiro, Ketua Komisi Penyidikan mengenai Suriah berbicara di Jenewa, Swiss (foto: dok).
Paulo Pinheiro, Ketua Komisi Penyidikan mengenai Suriah berbicara di Jenewa, Swiss (foto: dok).

Komisi Penyidikan Mengenai Suriah mendapati bahwa warga dan infrastruktur sipil terus ditarget dengan oleh pihak-pihak yang berperang, dengan mengabaikan undang-undang internasional yang mewajibkan perlindungan bagi warga sipil dalam konflik.

Komisi Penyidikan Mengenai Suriah mengatakan pertempuran terus berlanjut tanpa henti di zona de-eskalasi di sekitar Homs, Damakus, dan Dara’a selatan. Ketua Komisi Paulo Pinheiro mengatakan kekerasan terhadap warga sipil juga terus berlanjut di sana.

Komisi menyebut ditetapkannya zona-zona de-eskalasi sebagai langkah kearah yang benar. Dikatakan, zona-zona yang disepakati Rusia, Iran, dan Turki ini telah sangat menurunkan tingkat kekerasan di zona de-eskalasi di sekitar Idlib dan Alepo barat.

“Baik serangan udara terhadap kawasan penduduk, serangan terhadap dokter dan rumah sakit atau serangan pembom bunuh diri yang sengaja menarget warga sipil, tujuan pertempuran tetap brutal dan metodenya tetap tercela,” ungkap Pinheiro.

Ia menambahkan bahwa zona de-eskalasi tidak membantu kelancaran pengantaran bantuan kemanusiaan. Menurutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya pernah diperbolehkan menyampaikan bantuan makanan, obat-obatan dan perbekalan lain satu kali saja tahun ini.

Pinheiro juga mengatakan situasinya lebih parah lagi di luar zona de-eskalasi. Ia mengemukakan bahwa pertempuran untuk merebut kembali Raqqa dari ISIS memanas, sehingga menimbulkan korban jiwa warga sipil dalam jumlah yang sangat besar.

Selanjutnya, Pinheiro mengatakan komisi telah menyusun dokumentasi kekejian yang dilakukan selama perang saudara yang telah berlangsung lebih dari enam tahun itu. Ia menegaskan para pelaku kejahatan itu harus diadili.

“Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, pelanggaran HAM luar biasa, pelanggaran undang-undang kemanusiaan internasional, pengabaian norma-norma internasional dan kemanusiaan dasar tidak boleh dibiarkan begitu saja,” tandasnya.

Para anggota Komisi menyerukan agar pihak-pihak yang berperang mengupayakan penyelesaian politi yang inklusif. Mereka mengatakan itu adalah satu-satunya harapan jangka panjang untuk mengakhiri konflik, yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan membuat jutaan lainnya terpaksa mengungsi. [ds]

XS
SM
MD
LG