Tautan-tautan Akses

AS

Tindak Keras Demonstran, Iran Dikecam DPR AS


Kubah Gedung Capitol di Washington, DC, Amerika Serikat. (Foto: dok).

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika dengan suara bulat hari Selasa (9/1) mengeluarkan sebuah resolusi yang mengecam kepemimpinan Iran atas tindakan keras yang mereka lakukan terhadap demonstran baru-baru ini.

Pemungutan suara untuk resolusi itu dilakukan beberapa hari sebelum dimulainya masa tenggang selama 60 hari bagi Kongres untuk menyikapi keputusan Presiden Trump untuk tidak mengesahkan lagi kesepakatan nuklir Iran 2015.

Protes telah mereda, tetapi rakyat Iran tidak dilupakan. Itulah pesan dari Kongres Amerika, sementara para anggota DPR mengutuk tindakan keras yang dilakukan oleh rezim itu terhadap para demonstran.

Ed Royce, anggota DPR dari Partai Republik mengatakan, “Kita tidak bisa diam dengan diloloskannya resolusi ini. Kita menyatakan bahwa Amerika mendukung rakyat Iran.”

Satu hal yang dipersoalkan oleh para pemimpin Iran hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara itu, seperti cuitan Ayatollah Khamenei yang berbunyi, “Iran lebih tahu rakyatnya sendiri daripada Amerika dan Presiden Trump, yang mengeluarkan cuitan berulang kali selama demonstrasi tersebut.”

Tetapi para anggota Kongres mengatakan bahwa itu bukan maksud dari resolusi DPR atau resolusi serupa yang segera akan dikeluarkan oleh Senat Amerika.

Anggota DPR Ed Royce menambahkan, “Dalam mendukung rakyat Iran, kita harus menjelaskan bahwa mereka bukanlah sasaran dari sanksi yang kita berlakukan. Sanksi Amerika menarget rezim yang menindas dan menciptakan ketidakstabilan, bukan rakyat Iran.”

Pemungutan suara itu berlangsung pada saat yang penting. Bulan Oktober lalu Presiden Trump membuat kesepakatan nuklir 2015 yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Obama menjadi tidak menentu ketika dia menolak mengesahkan kembali kepatuhan Iran, dan mendorong diberlakukannya syarat-syarat baru.

Dalam satu kesempatan baru-baru ini Wakil Presiden Amerika Mike Pence menyampaikan pandangannya terkait sanksi yang diberlakukan terhadap Iran. Dia mengatakan, "Presiden dan pemerintahan ini benar-benar berkomitmen untuk terus menggunakan pengaruh ekonomi sepenuhnya dan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran. Kini, kita juga bekerja sama dengan Kongres untuk mencapai kesepakatan baru, seperangkat persyaratan untuk sanksi yang akan datang.”

Protes di Iran itu semakin mendesakkan kebutuhan akan sebuah keputusan mengenai kesepakatan tersebut, sementara jendela waktu untuk tanggapan Kongres dibuka minggu ini.

Senator Ben Cardin dari Partai Demokrat duduk dalam Komite Hubungan Luar Negeri. Dia mengatakan, “Saya telah bertemu dengan wakil-wakil dari pemerintahan Trump sehubungan dengan masalah sertifikasi dan dispensasi mengenai bagaimana Kongres dapat membantu asalkan kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian nuklir dan bahwa kita bekerja sama dengan erat dengan negara-negara Eropa yang menjadi mitra kita.”

Bahkan, walaupun demonstrasi telah mereda, seorang analis mengatakan bahwa dampaknya tidak akan segera hilang.

Patrick Wilson, dari Washington Institute for Near East Policy, sebuah lembaga kajian kebijakan Timur Dekat, mengungkapkan, “Protes-protes itu akan memiliki efek yang langgeng karena rezim Iran tidak lagi bisa yakin bahwa dukungan rakyat pedalaman yang sebelumnya diandalkan, dipastikan ada di belakang mereka.”

Keadaan demikian memberi para anggota Kongres lebih banyak alasan untuk mencari kesamaan pendapat, seperti diungkapkan oleh anggota Kongres Brad Sherman dari partai Demokrat.

“Di DPR ini kita berada di kedua sisi kesepakatan nuklir Iran, tetapi bersatu dalam pendapat bahwa Iran bukanlah sekutu Amerika Serikat, setidaknya Republik Islam Iran itu bukan sekutu kita. DPR Amerika tidak pernah setuju untuk mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang parah hanya karena pemerintah Iran telah menyetujui pembatasan program nuklirnya.”

Jendela waktu bagi Kongres untuk bertindak terkait sertifikasi ulang perjanjian Nuklir Iran akan berakhir pada bulan Maret. [lt/uh]

XS
SM
MD
LG