Tautan-tautan Akses

AS

Rand Paul, Legislator Partai Republik ke-4 yang Tentang Pernyataan Darurat Trump


ARSIP - Senator Rand Paul, R-Ky, menjawab pertanyaan tentang pemungutan suara untuk penunjukkan Mike Pompeo sebagai Menlu AS berikutnya dalam sebuah konferensi pers di Capitol Hill, Washington, D.C., 18 Aparil 2018 (foto: AP Photo/J. Scott Applewhite)

Senator AS Rand Paul dari Kentucky menjadi anggota Partai Republik keempat yang bertekad menentang pernyataan darurat nasional Presiden Donald Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan AS, besar kemungkinannya akan memberikan suara yang cukup kepada Senat untuk meloloskan resolusi yang menghalangi pembangunan itu.

"Saya tidak bisa memberikan suara untuk memberi presiden kekuasaan untuk mengeluarkan dana yang belum disetujui oleh Kongres," kata Paul kepada para tamu pada jamuan makan malam Partai Republik (GOP) di Western Kentucky University, menurut kantor berita Bowling Green Daily News.

Paul bergabung dengan senator Partai Republik Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska dan Thom Tillis dari North Carolina dalam tentangannya. Jika ke 47 anggota Senat dari Partai Demokrat memilih seperti yang diharapkan, Senat akan punya cukup suara untuk meloloskan resolusi itu dengan 51 suara

Tiga belas anggota legislatif dari Partai Republik di DPR bergabung dengan Partai Demokrat pekan lalu meloloskan resolusi untuk memblokir pernyataan darurat Trump. Jika lolos di Senat, resolusi itu akan disampaikan kepada presiden, yang telah bertekad untuk memvetonya.

Baik DPR maupun Senat tidak punya cukup suara untuk membatalkan veto Trump. Diperlukan dua pertiga suara dari setiap lembaga itu untuk membatalkan veto.

Trump menyatakan keadaan darurat nasional pada Februari setelah Kongres hanya menyetujui $1,375 miliar untuk keamanan perbatasan, jauh dari $5,7 miliar dana yang diinginkannya.

Trump berencana untuk mengalihkan sekitar $6,2 miliar untuk membangun tembok yang sudah lama dijanjikannya di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Ia ingin menggunakan $3,6 miliar dari konstruksi militer, $2,5 miliar dari program larangan obat Departemen Pertahanan dan $600 juta dari program penyitaan obat Departemen Keuangan, menambahkan dana yang diperoleh dari Kongres. [my]

XS
SM
MD
LG