DPR Amerika hari Selasa (26/2) menegur Presiden Donald Trump, dan mengeluarkan resolusi langka untuk membalikkan deklarasi daruratnya di perbatasan AS-Meksiko. Tetapi, upaya untuk menghalangi presiden mengalihkan dana untuk membangun tembok perbatasan itu menghadapi pertarungan yang jauh lebih sulit di Senat dan ancaman veto di Gedung Putih.
Tidak ada krisis di perbatasan selatan Amerika. Itulah pesan dari Fraksi Demokrat DPR dan beberapa anggota Fraksi Republik yang berusaha membalikkan deklarasi darurat nasional oleh presiden.
Joaquin Castro adalah anggota Fraksi Demokrat di DPR dari Texas. Dia mengatakan, “Presiden secara konsisten mengatakan bahwa tembok apa pun akan dibayar oleh Meksiko. Yah, Meksiko menolak untuk membayar, dan Kongres menolak untuk membayar. Maka presiden, daripada menerima semuanya kenyataan itu, memutuskan untuk bertindak sepihak, tidak konstitusional.”
Deklarasi itu memungkinkan presiden untuk memindahkan $6 miliar dana dari proyek-proyek yang telah disetujui – kebanyakan proyek-proyek militer – untuk membangun tembok perbatasan.
Langkah itu dikatakan oleh para tokoh Partai Republik sebagai hak Trump sebagai presiden.
Kevin McCarthy, pemimpin Fraksi Minoritas di DPR menjelaskan, “Apa yang kita lihat sedang terjadi di sepanjang perbatasan adalah jumlah obat-obatan terlarang, jumlah kematian di Amerika, jumlah perdagangan manusia yang melintasinya, masalah yang luar biasa di sana. Jadi, presiden memiliki wewenang untuk melakukannya.”
Tetapi para anggota Kongres di kedua pihak khawatir bahwa langkah seperti itu akan menjadi preseden berbahaya dengan merampas wewenang anggaran dari Kongres.
Pemimpin Fraksi Mayoritas di DPR Steny Hoyer dari Partai Demokrat menyampaikan harapannya.
"Saya berharap bahwa banyak teman kita dari Fraksi Republik memberikan suara sesuai suara hati nurani mereka dan kepedulian terhadap Konstitusi dan bukan karena demi politik dan kepedulian terhadap partai,” ujarnya.
Tiga senator Republik telah mengatakan bahwa mereka berencana mendukung resolusi itu ketika Senat mempertimbangkannya pada bulan Maret.
Senator Lisa Murkowski dari Partai Republik menjelaskan, “Ini bukan tentang apakah kita mendukung atau menentang upaya memastikan bahwa perbatasan kita kuat dan aman, yang sepenuhnya diperlukan. Ini berkenaan dengan upaya memastikan bahwa kita menghormati garis dan jalur wewenang yang tercantum dalam Konstitusi.”
Sementara itu Pemimpin Senat Mitch McConnell dari Partai Republik mengatakan tidak ada keraguan mengenai krisis di perbatasan. Dia menambahkan, “Kita tidak bisa menyalahkan presiden karena dia berusaha menggunakan sarana apa pun yang dimilikinya untuk mengatasi krisis di perbatasan.”
Sekutu yang biasanya bisa diandalkan oleh Trump itu mengakui bahwa dia belum sampai pada kesimpulan tentang legalitas pengalihan dana yang hendak dilakukan presiden itu.
Namun, kecuali jika mayoritas Senator dalam jumlah yang tidak mempan veto menentang presiden, maka dia akan memiliki suara pamungkas.
“Apakah saya akan memvetonya? 100 persen. 100 persen. Dan saya kira itu resolusi itu tidak akan bisa bertahan dari veto. Ada terlalu banyak orang pintar yang menginginkan keamanan perbatasan,” tandas Trump.
Oleh karena itu 16 gugatan hukum di pengadilan Amerika kini menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa untuk membalikkan deklarasi presiden itu. (mg/lt)
