Tautan-tautan Akses

Meski Banding, Pengadilan Tinggi Tetap Vonis Meliana 18 Bulan


Meliana menangis sesaat sebelum dimulainya sidang vonis di Pengadilan Negeri Medan (21/8). (Foto courtesy: pengacara Meiliana/dok)

Permohonan banding Meliana, terdakwa kasus penodaan agama, ditolak Pengadilan Tinggi Medan.

Pengadilan Tinggi (PT) Medan, Kamis (25/10) menolak permohonan banding yang disampaikan terdakwa kasus penodaan agama, Meliana. Humas PT Medan, Adi Sutrisno memastikan hal itu kepada wartawan seusai sidang pengadilan. “Hari ini telah diputuskan perkara atas nama terdakwa Meliana yang putusan pada tingkat pertama telah diputus oleh PN Medan,” ujarnya.

Lebih jauh ditambahkannya bahwa majelis hakim yang beranggotakan tiga orang dan diketui oleh Daliun Salian itu menyatakan “sepakat dengan apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Medan, baik mengenai pertimbangan, maupun amar putusannya.”

Meliana (44 tahun), perempuan keturunan Tionghoa yang mengeluhkan volume pengeras suara azan, divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Medan pada 21 Agustus lalu karena dinilai melanggar pasal 156A KUHP yaitu dengan sengaja menunjukkan perasaan atau melakukan perbuatan di depan umum, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Tidak lama setelah isu bahwa Meliana mengeluhkan kerasnya suara azan pada Juli 2016, massa mengamuk dan membakar sedikitnya 14 kuil Budha di kota pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Beberapa Saksi Ahli Nilai Meliana Tidak Lakukan Penodaan Agama

Sebelum putusan pengadilan negeri itu, beberapa saksi ahli yang diajukan dalam persidangan sempat mempertanyakan penggunaan pasal karet itu. Antara lain Ketua Lakpesdam PBNU Dr. Rumadi Ahmad, yang kepada VOA mengatakan “memperhatikan ketentuan pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 – yang sedianya dikaitkan dengan pasal 156a KUHPidana itu, Meliana tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal itu sehingga tidak bisa dikatakan melakukan penodaan agama.” Meliana, ujar Rumadi, hanya menyampaikan dalam perbincangan kecil dengan beberapa orang tentang suara azan yang dinilainya terlalu keras.

“Kak, tolong bilang sama uwak itu, kecilkan suara masjid itu Kak, sakit kupingku, ribut,” ujar Meliana kepada tetangganya sebagaimana dibacakan dalam tuntutan jaksa.

Salah seorang tim pengacara Meiliana, Ranto Sibarani, menguatkannya setelah putusan PN Medan (21/8). (Foto courtesy: pengacara Meiliana/dok)
Salah seorang tim pengacara Meiliana, Ranto Sibarani, menguatkannya setelah putusan PN Medan (21/8). (Foto courtesy: pengacara Meiliana/dok)

Rumadi: Azan dan Pengeras Suara Azan adalah Dua Hal Berbeda

Lebih jauh Rumadi mengatakan azan bukan ashlun min ushuluddin, bukan pokok-pokok ajaran agama sehingga tidak bisa dijadikan dasar penodaan agama. “Azan dan pengeras suara dalam azan adalah dua hal yang berbeda. Mempermasalahkan pengeras suara azan tidak bisa dimaknai sebagai mempersoalkan azan itu sendiri,” tambahnya.

Pengeras suara azan menurutnya memiliki dua sisi, sebagai syiar Islam dan sekaligus berpotensi mengganggu kehidupan sosial, terutama pada masyarakat yang plural.

PBNU : Pernyataan Meliana Soal Azan Terlalu Keras Sedianya Jadi Masukan Konstruktif

Hal senada disampaikan Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Robikin Emhas yang dalam persidangan mengatakan suara adzan terlalu keras itu bukan penodaan agama dan berharap “penegak hukum tidak menjadikan delik penodaan agama sebagai instrumen untuk memberangus hak menyatakan pendapat.” Lebih jauh Emhas mengatakan pernyataan Meliana soal azan yang terlalu keras itu sedianya menjadi masukan yang konstruktif.

ICJR Sesalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Sementara ICJR menyatakan menyesalkan putusan pengadilan tinggi. Dihubungi melalui telpon Kamis malam, Direktur Eksekutif ICJR Anggara mengatakan “ICJR menyesalkan penolakan Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa permohonan banding Meliana. Bagi kami, kasus ini membuktikan bagaimana pengadilan tidak secara cermat dan hati-hati memeriksa unsur-unsur dalam pasal 156a KUHPidana.”

Lebih jauh ditambahkannya, “pengadilan jelas tidak menerapkan asas-asas pembuktian secara ketat untuk menentukan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus Meliana.”

VOA belum berhasil meminta komentar tim pengacara Meliana. [em/aa]

Lihat komentar (5)

Forum ini telah ditutup.

Recommended

XS
SM
MD
LG