Tautan-tautan Akses

Pemerintah Larang Politik Praktis Dibicarakan di Rumah Ibadah


Dialog Nasional, Aplikasi Kehidupan Berbhinneka di Hotel Pullman, Jakarta hari Selasa (8/5) (Foto: VOA/Fathiyah)

Isu agama menjadi salah satu topik yang paling sering dijadikan alat untuk menggaet suara pemilih atau menjatuhkan lawan politik. Guna mencegah terus berlanjutnya hal itu, pemerintah hari Selasa (8/5) melarang penggunaan rumah ibadah untuk membicarakan atau membahas politik praktis.

Suhu politik di tanah air memanas menjelang pemilihan umum presiden yang akan dilangsungkan April 2019 nanti. Isu agama menjadi salah satu topik paling sering dijadikan alat untuk menggaet pemilih atau menjatuhkan lawan politik. Oleh karena itu untuk mendukung ketenteraman suasana, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melarang pembicaraan tentang politik praktis di rumah-rumah ibadah.

"Kalau sudah masuk wilayah politik praktis, setiap kita pasti aspirasinya berbeda-beda meskipun kita satu agama. Dan kalau itu dibicarakan di rumah ibadah, maka umat akan terbelah dan ini tidak hanya menganggu kehidupan keagamaan, tapi sendi-sendi kehidupan kita bernegara itu akan runtuh karena bangsa ini bangsa yang religius, yang ditopang oleh nilai-nilai agama," ungkapnya.

Lukman mengakui masyarakat Indonesia memang sangat religius karena tidak ada yang bisa melepaskan diri dari nilai-nilai agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apalagi hampir semua aspek kehidupan di Indonesia kaya akan ritual keagamaan dan nilai-nilai agama. Ironisnya banyak yang menyalahgunakan agama dengan mempolitisirnya dan menjadikan agama sebagai komoditas untuk kepentingan politik praktis atau pragmatis.

Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, menilai polarisasi kian kental saat ini karena Indonesia memang sangat majemuk, baik dari segi etnis, agama, kepercayaan, budaya, dan bahasa. Meskipun demikian menurutnya polarisasi itu masih jauh lebih baik dibanding yang terjadi di Timur Tengah dimana konflik terbuka terjadi di akar rumput. Di Indonesia, perbedaan tajam umumnya terjadi di media sosial.

"Karena dari dulu partisipasi masyarakat sudah tumbuh dan ini yang menjelaskan mengapa demokrasi di Indonesia tumbuh walaupun muslim masyarakatnya. Sedangkan Timur Tengah beberapa negara muncul setelah kejatuhan Kesulatan usmaniyah, kemudian dikapling-kapling oleh Italia, Perancis, Inggris, tapi di sana tidak punya tradisi partisipasi masyarakat," kata Komarudin.

Komaruddin menegaskan demokrasi itu telah berakar di Indonesia sehingga perbedaan dan keriuhan yang terjadi umumnya hanya beberapa saat menjelang pemilihan umum saja. Setelah itu situasi kembali beranjak normal.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof Dr. Jimly Asshiddiqie mendukung larangan berpolitik praktis atau berkampanye di rumah ibadah, selain di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan.

"Kalau sudah bicara kampanye, itu akan menghancurkan masjid atau menghancurkan rumah ibadah, gereja. Mengapa? Karena partai ini lain-lain. PPP beda, PKB beda, PKS beda," tukas Jimly.

Pemerintah Larang Politik Praktis Dibicarakan di Rumah Ibadah
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:03:27 0:00

Sementara, pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Romo B.S. Mardiatmadja menyorot pentingnya menanamkan pendidikan inklusif sehingga terus lahir generasi yang mau dan siap menghargai perbedaan. Pendidikan, ujar Romo Mardiatmadja, adalah ‘’ibu’’ untuk menghargai perbedaan.

Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Inspektur Jenderal R. Sigit Tri Hardjanto menekankan perbedaan latar belakang suku, etnik, agama, dan budaya di Indonesia sebagai suatu karunia, sebuah kenyataan yang harus diterima dan dikelola. [fw/em]

Recommended

XS
SM
MD
LG