Tautan-tautan Akses

Pemerintah Irak Tolak Permintaan Normalisasi Hubungan dengan Israel


PM Irak Mustafa al-Kadhimi

PM Irak menolak permintaan normalisasi hubungan dengan Israel. Permintaan diajukan sebuah kelompok yang terdiri dari 300 pemimpin suku terkemuka dan pejabat tinggi masa lalu dan sekarang yang bertemu di Irbil, Kurdistan Irak. Kantor PM Irak merilis pernyataan Sabtu, menyebut pertemuan itu "ilegal."

Televisi Irak Sabtu (25/9) sore melaporkan bahwa kantor Perdana Menteri Mustafa Khadhimi merilis pernyataan yang menolak permintaan sekelompok 300 pejabat agar menormalisasi hubungan dengan Israel. Laporan televisi tersebut menambahkan bahwa pernyataan itu menyebut pertemuan itu "ilegal."

Media Arab mengindikasikan bahwa ketua parlemen Mohammed Halbousi dan salah seorang wakilnya juga menolak permintaan tersebut. Presiden Irak Barham Salih juga menolak normalisasi.

Presiden Irak Barham Salih ketika berbicara di Majelis Umum PBB 23 September 2021 lalu.
Presiden Irak Barham Salih ketika berbicara di Majelis Umum PBB 23 September 2021 lalu.

Pertemuan yang berlangsung Jumat di ibu kota Kurdistan, Irbil, itu disponsor oleh kelompok advokasi dan penelitian bagi perdamaian Amerika, Center for Peace Communications. Kelompok tersebut diketuai oleh Joseph Braude, warga Yahudi Amerika. Keluarga Braude lari dari Baghdad pada tahun 1940an. Braude mengatakan dalam pertemuan itu bahwa mereka yang berkumpul di Irbil itu telah membuat "keputusan yang berani."

Ia mengatakan bahwa dia mendukung upaya berani dari para pemimpin dari enam provinsi Irak yaitu Baghdad, Anbar, Mosul,

Salahadin, Babil dan Diyala. Ia menilai, mereka dengan percaya diri menyatakan keinginan untuk masuk ke kerangka kesepakatan Ibrahim, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko yang lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel.

Ketua kelompok Sunni "Sahwa," Wissam Hardan mengatakan dalam pertemuan itu bahwa sistem federal Irak mengizinkan berbagai daerah untuk menyatakan dukungan bagi normalisasi hubungan dengan Israel.

Ia mengatakan, sistem pemerintahan federal Irak memungkinkan berbagai pihak menyatakan keinginan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan mempererat hubungan dengan rakyat Israel.

Paul Sullivan, analis Timur Tengah yang berbasis di Washington, mengatakan kepada VOA, "pertemuan di Irbil untuk membahas peningkatan hubungan Irak-Israel, menggemparkan Baghdad." Tetapi, kata Sullivan, "Bisa jadi itu adalah petunjuk dari perkembangan pada masa depan. Bisa jadi itu indikasi berubahnya pandangan dari sebagian kalangan di Irak terhadap Israel." Ia menambahkan bahwa orang-orang Kurdi, yang menjadi tuan rumah pertemuan Jumat itu, "selama ini lebih terbuka terhadap Israel dibandingkan populasi lain di Irak."

PM Irak Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:03:35 0:00


Namun, beberapa pemimpin Kurdi yang hadir dalam pertemuan itu mengubah sikap mereka setelah mendengar tentangan dari Baghdad. Mereka mengklaim bahwa mereka "tidak mengetahui maksud sebenarnya dari pertemuan itu dan bahwa penyelenggara menyesatkan mereka yang hadir tentang niat pertemuan itu."

Stasiun TV al-Arabiya milik Arab Saudi, yang meliput pertemuan tersebut, mengatakan panitia mungkin hendak "mencari tahu lebih dulu reaksi publik Irak atas normalisasi hubungan dengan Israel." [ka/jm]

Lihat komentar (2)

Forum ini telah ditutup.
XS
SM
MD
LG