Setelah persoalan jumlah pimpinan yang dinilai Koalisi Indonesia Hebat tidak adil karena dikuasai Koalisi Merah Putih, kini muncul wacana rencana interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Pengamat hukum, Irman Putra Sidin, seorang pengamat hukum, mengatakan seharusnya pemerintah dan DPR dapat menciptakan komunikasi yang baik.
Pengamat dari lembaga kajian politik dan hukum, Pol Tracking, Hanta Yuda, mengatakan tidak harmonisnya antara pemerintah dan DPR saat ini karena tidak berfungsinya sistem presidential dengan baik.
Sementara Fadli Zon dari Koalisi Merah Putih menegaskan, tugas DPR mengawasi kinerja pemerintah termasuk mengajukan interpelasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menjelaskan, jika wacana interpelasi DPR terhadap pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi diartikan sebagai upaya menjegal pemerintah, hal tersebut tidak benar. Ia mengingatkan tugas DPR mengkritisi program pemerintah yang dinilai merugikan rakyat termasuk kenaikan harga BBM karena menjadi beban khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif Pol Tracking, Hanta Yuda berpendapat, jika sistem presidential dijalankan dengan benar dan bukan merupakan pemerintahan kompromi seperti saat ini, hubungan antara pemerintah dan DPR RI tidak terus memanas.
Sementara pengamat hukum dari Universitas Hasanuddin, Irman Putra Sidin berpendapat, jika pemerintah dan DPR menjalankan fungsinya dengan baik, komunikasi dapat dilakukan sehingga dalam menyelesaikan persoalan tidak berlarut-larut. Ia menegaskan beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai menyimpang dan ia istilahkan menyengat seharusnya membuat DPR bereaksi cepat.
Irman Putra Sidin berharap hubungan pemerintah dan DPR membaik sehingga dapat segera menyelesaikan berbagai program untuk rakyat.