Tautan-tautan Akses

PBB Kutuk Penculikan Pejabat Pemerintah Libya


Seorang anggota pasukan keamanan yang setia kepada pemerintah Libya yang didukung PBB mengendarai pickup di penjara Al-Hadba yang rusak saat baku tembak dengan faksi saingan di distrik Abu Salim, di Tripoli, Libya, 28 Mei 2017. (Foto: Hani Amara/Reuters)

Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Libya, Selasa (10/8) malam, menyatakan pihaknya "mengutuk" tindakan yang digambarkan sebagai "penculikan" kepala staf dari seorang politisi senior di Ibu Kota Libya, Tripoli.

Penculikan terbaru itu merupakan sebagian dari serangkaian peristiwa yang menimbulkan keraguan kemajuan negara yang dilanda perang itu, dan kemampuannya untuk menuju ke sebuah pemilihan nasional yang bebas dan adil sebagaimana direncanakan pada Desember mendatang. Itu termasuk gagalnya pembicaraan baru-baru ini tentang format pemilu.

UNSMIL dalam sebuah pernyataan di Twitter mengungkapkan "sangat prihatin atas penculikan dan penghilangan Rida Faraj Fraitis, Kepala Staf Deputi Pertama Perdana Menteri Pemerintah Persatuan Nasional."

Katanya, Misi PBB itu "mengutuk" penculikan tersebut.

Fraitis diculik oleh "pria bersenjata tak dikenal" bersama dengan seorang rekannya pada 2 Agustus lalu, setelah mengunjungi lokasi GNU di ibu kota, kata UNSMIL, yang mencatat adanya "kekhawatiran atas keselamatan dan keamanan mereka."

PBB juga menyatakan prihatin dengan beberapa lainnya yang bekerja dengan berbagai peran dalam transisi demokrasi negara dan telah menjadi sasaran yang sama.

Itu termasuk sejumlah kasus "penangkapan dan penahanan ilegal, penghilangan paksa, penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum" selama setahun terakhir.

Sejumlah peristiwa yang terdokumentasikan itu "berimplikasi serius bagi proses perdamaian dan rekonsiliasi untuk sepenuhnya menyatukan lembaga-lembaga nasional", kata pernyataan itu pada Selasa (10/8).

Dalam beberapa tahun terakhir, negara kaya minyak itu terpecah dan terdiri dari dua pemerintahan yang bersaingan serta didukung oleh kekuatan asing dan sejumlah milisi.

Pemerintahan sementara dibentuk pada Maret untuk mempersiapkan pemilihan presiden dan parlemen pada 24 Desember 2021.

Namun pembicaraan baru-baru ini di Jenewa mengungkap perpecahan mendalam tentang kapan harus mengadakan pemilihan, pemilihan apa yang akan berlangsung, dan atas dasar konstitusional yang mana. Hal ini akan menjadi hambatan yang mengancam dan dapat melemparkan Libya kembali ke dalam jurang krisis. [mg/jm]

XS
SM
MD
LG