Ketika kasus virus korona yang dikonfirmasi di Amerika melampaui lima juta, perundingan di Capitol Hill mengenai RUU bantuan virus corona tetap menemui jalan buntu, membuat Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif.
Dengan tidak adanya undang-undang baru dari Capitol Hill atau Kongres, Presiden Trump akhir pekan lalu menandatangani perintah eksekutif yang menjanjikan bantuan ekonomi bagi para penganggur, tetapi mengalihkan sebagian tanggung jawab keuangan tersebut ke masing-masing negara bagian.
“Saya mengambil tindakan untuk memberikan tambahan atau ekstra 400 dolar per minggu, bantuan yang diperluas menjadi 400 dolar. Jadi itu murah hati. Kita ingin melindungi rakyat kita. Ini bukan kesalahan kita, namun kesalahan China. Negara bagian akan diminta untuk menutupi 25 persen biayanya dengan menggunakan pendanaan yang ada ... ," ujar Trump.
Berdasarkan rencana Trump, dari bantuan dana $400 seminggu negara bagian harus berkomitmen menyediakan $100.
Banyak negara bagian di Amerika sudah menghadapi krisis anggaran karena pandemi. Ketika ditanya dalam konferensi pers berapa banyak gubernur yang sudah menandatangani untuk berpartisipasi, Trump menjawab: “Kalau mereka tidak menandatangani, terserah kepada mereka. "
Beberapa pejabat negara bagian mempertanyakan mengenai pelaksanaan proposal Trump itu dan sering menyatakan meragukan kemampuan mereka untuk berpartisipasi pada tingkat yang ditetapkan Trump tanpa menggunakan dana federal.
Partai Demokrat, yang mendesak dipertahankannya tunjangan mingguan sebesar 600 dolar untuk sekurangnya 18 juta orang Amerika yang menganggur, mengatakan perintah eksekutif itu tidak cukup.
Ketua fraksi minoritas di Senat Amerika, Chuck Schumer mengatakan, “Sayangnya perintah eksekutif presiden bisa digambarkan dengan satu kata, kecil, sedangkan dalam tiga kata, tidak bisa dijalankan, lemah, dan terlalu sempit. Acara di Country Club sama seperti yang dilakukan Trump - pertunjukan besar tetapi tidak ada artinya.”
Perintah eksekutif itu juga mencakup penangguhan pajak pendapatan tetapi tidak melindungi orang Amerika dari risiko penggusuran.
Chuck Schumer kembali mengatakan, “Tidak ada dana untuk membantu kita dalam pemilihan, tidak ada dana untuk membantu kantor pos, sangat sedikit dana untuk memberi makan anak-anak, dan tidak ada bantuan nyata bagi warga yang terancam penggusuran. Jadi mereka banyak terabaikan. ”
Tetapi pemerintahan Trump menyatakan tindakan cepatnya diperlukan karena kebuntuan di Kongres.
Larry Kudlow adalah penasihat ekonomi Gedung Putih, ia mengatakan, “Partai Demokrat menolak berbagai kompromi, setidaknya setahu saya dua kali. Presiden merasa ia harus mengambil tindakan dan itu akan menjadi tindakan tepat waktu. Pastinya itu akan merupakan tindakan sementara waktu. "
Beberapa pengecam mempertanyakan legalitas perintah eksekutif Trump dan mengharapkan gugatan hukum terhadap kewenangannya.
Berdasarkan hukum AS, Kongres harus menyetujui undang-undang anggaran. Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan kepada Fox News Sunday bahwa tindakan Trump telah disetujui oleh penasihat hukumnya. [my/ii]
