Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia berhati-hati mempersiapkan kegiatan pariwisata dan memantau perkembangan kebijakan negara-negara lain terkait perjalanan ke luar negeri.
Sektor pariwisata di Indonesia selama triwulan pertama dan kedua 2020 terpuruk ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak usaha pariwisata dan hotel ditutup menyebabkan pegawai diberhentikan atau dirumahkan akibat perebakan virus corona.
Ida Bagus Purwa Sidemen, Direktur Eksekutif BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan meski Bali ingin mengembalikan pariwisata seperti sebelumnya namun protokol-protokol baru yang diterapkan pemerintah akan mempengaruhi sektor ini.
“Mungkin kembalinya pariwisata, tidak seperti “booming” atau maraknya pariwisata sebelum covid karena kalau saya contohkan di hotel ada beberapa prosedur SOP yang diterapkan termasuk misalnya di dalam hotel terdapat restoran, bagaimana mengatur jarak kursi antara satu dengan yang lain, misalnya kalau dulu ada 100 kursi sekarang hanya bisa setengahnya, 50 kursi dan lain sebagainya,” kata IB Purwa Sidemen.
Sejak perebakan virus corona, Indonesia telah kehilangan sumber perolehan devisanya dari sektor pariwisata demikian pula triliunan rupiah pendapatan pajak hotel dan restoran. Direktur Eksekutif BPD PHRI Bali mengatakan dari target sekitar 4,7 triliun rupiah pendapatan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan tahun 2020, pemerintah provinsi Bali telah kehilangan hampir 2 triliun rupiah.
Putu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengatakan ambruknya pariwisata akibat covid menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bali sejak bulan Januari hingga Maret 2020, minus 1,14 %.
Meski ada pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat secara bertahap, Pemda Bali belum menetapkan kapan pariwisata akan mulai dibuka kembali mengingat situasi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah asal wisatawan asing.
“Karena dari pusat sendiripun pariwisata internasional juga belum dibuka, penerbangan belum ada kemudian negara-negara luar juga belum ada melakukan perjalanan untuk perjalanan luar negeri mereka sehingga masalah visa juga belum ada kejelasan dari pemerintah kita,” lanjut Putu Astawa.
Akibat situasi ini, pariwisata masih mempersiapkan kondisi “new normal” karena tren mendatang pada pariwisata global akan berfokus pada CHS “Clean, Health, Safety” atau Kebersihan, Kesehatan dan Keamanan, kata Putu Astawa. Beberapa negara wisatawan asing, seperti Belanda dan Australia telah menyampaikan rencana perjalanan luar negeri mereka.
“Rata-rata menyampaikan sekitar bulan Oktober, baru akan bepergian kalau toh kelihatannya Juli dibuka Bali, mungkin juga belum ada wisatawan yang datang,” tambah Putu Astawa.
Terkait citra pariwisata dan upaya meyakinkan warga asing, Pemda Bali juga menyambut partisipasi desa dalam mengamankan wilayahnya lewat keterlibatan aparat petugas pengaman desa adat (pecalang) dalam mencegah perebakan di wilayahnya. Partisipasi ini menjadi kampanye lunak pariwisata, dan telah berimbas pada pencapaian tingkat kesembuhan Bali yang tertinggi dari virus corona di Indonesia.
Putu Agus Yudiawan, pengamat dan aktivis pariwisata dan sosial di Bali, mengatakan terlepas dari kebijakan pemerintah, warga yang selama hampir enam bulan menggantungkan diri pada inovasi mata pencaharian daripada pendapatan sektor pariwisata, siap Bali dibuka kembali.
“Saya sudah berkecimpung di pariwisata lama selama 24 tahun, saya kira Bali selalu siap untuk menerima pariwisata, baik dengan aturan “New Normal”. Di Bali sudah mulai ada perubahan-perubahan signifikan tentang cara hidup misalnya restoran, di depan rumah makan yang dulunya tidak ada tempat cuci tangan sekarang ada, apalagi hotel lebih dari siap,” kata Agus Yudiawan.
Hingga pertengahan Juni 2020, dari sekitar 5000 hotel berbintang dan non bintang dengan 146 ribu kamar di Bali, tingkat hunian hotel kurang dari 2 %. [my/jm]
