Sekitar 3.000 delegasi, termasuk empat Presiden, menteri-menteri kabinet, para pakar tata kota dan pakar penduduk menghadiri pertemuan Majelis Habitat PBB pekan ini di Nairobi. Mereka berusaha menemukan perencanaan kota yang berkelanjutan untuk menangani bertambahnya jumlah penduduk serta dampak perubahan iklim. Wartawan VOA Sarah Kimani melaporkan dari Nairobi, ibukota Kenya.
Dalam Majelis Habitat PBB, para delegasi berunding untuk mencari solusi untuk menjadikan kota-kota besar lebih layak ditinggali. Bagi Afrika, solusi-solusi mendesak akan diperlukan, karena PBB memperkirakan hampir separuh dari penduduk di benua itu tinggal di daerah kumuh.
Tema dari KTT itu adalah "inovasi bagi kualitas hidup lebih baik di kota-kota dan komunitas-komunitas." Direktur Habitat PBB untuk Afrika Naison Mutizwa-Mangaza mengatakan inovasi akan penting dalam mentransformasi wilayah-wilayah urban di benua itu.
"Kami harap akan ada banyak gagasan yang disampaikan mengenai inovasi mengenai bagaimana merencanakan kota-kota kami, bagaimana mengelolanya, bagaimana mengelola transportasi dengan cara yang lebih imajinatif dan seterusnya. Bagi saya tujuannya adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi Afrika lewat urbanisasi," paparnya.
Majelis itu akan diadakan setiap empat tahun. Kegiatan ini diadakan mengingat lebih banyak orang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan, sehingga memicu tantangan bagi perencana tata kota, menurut Presiden Kenya Uhuru Kenyatta.
"Penampungan yang tidak layak dan permukiman manusia yang tak berkelanjutan merupakan tantangan utama. Saya mendesak mitra-mitra untuk bertukar gagasan dan praktik-praktik terbaik untuk memperbaiki kota-kota kami. Dan karena itu terus mendesak negara-negara anggota dan mitra-mitra untuk meraih peluang ini dalam Majelis Habitat PBB untuk bertukar gagasan dan praktik-praktik terbaik dengan tujuan mencari solusi praktikal untuk memperbaiki kota-kota dan permukiman warga," ujar Kenyatta.
Pada akhir dari KTT lima hari, para delegasi berencana untuk mengumumkan deklarasi tingkat menteri mengenai proposal bagaimana membuat kota-kota lebih inklusif, aman, tahan dan berkelanjutan sebelum 2030.
Maimouna Sharrif, Direktur Majelis Habitat PBB menjelaskan, "Ini artinya kita secara kolektif perlu memperbaiki proses pertumbuhan kota untuk mengatasi masalah-masalah itu. Ini penting karena sebagian dari masalah itu tidak mengenal batas nasional atau regional."
Majelis Habitat PBB akan meneruskan Agenda Urban Baru, sebuah peta jalan mengenai pembangunan kota yang diadopsi oleh para pemimpin global tahun 2016. (vm)
