Tahun ini, Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN. Pada acara jumpa pers hari Jumat, Menlu Indonesia Marty Natalegawa mengatakan Indonesia berencana menjadikan HAM sebagai prioritas utama ASEAN. Selama ini, jabatan Ketua ASEAN selalu digilir setiap tahun di antara para anggota.
Pavin Chachavalpongpun, seorang analis dari Institute of South East Asian Studies di Singapura, mengatakan penekanan pada HAM di ASEAN merupakan perubahan besar dari masa lalu. ASEAN, katanya, telah berhasil menangani isu-isu perjanjian yang luas seperti mendorong perdagangan bebas dan masalah keamanan regional.
Tapi, katanya, mengangkat isu-isu yang sering diperdebatkan seperti HAM, dapat dipandang oleh sebagian orang sebagai pelanggaran terhadap prinsip ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya.
Di antara 10 negara ASEAN, Laos dan Vietnam adalah pemerintahan satu partai, yang dipimpin oleh Partai Komunis. Dan kelompok HAM menganggap pemerintah militer Birma adalah pemerintah paling menindas di dunia.
Pemilu tahun lalu di Birma, membawa isu HAM dalam ASEAN ke permukaan. Pengecam pemerintah mengatakan Birma mengatur hasil pemungutan suara untuk memastikan militer tetap berkuasa.
Organisasi HAM mengecam ASEAN karena tidak mempertanyakan Birma atas pelanggaran-pelanggaran itu. Jika Indonesia ingin ASEAN secara serius menangani HAM, kata Chachavalpongpun, ASEAN perlu menghapus asas tidak campur tangan.
Menlu Marty Natalegawa mengatakan situasi di Birma pada tahun belakangan telah membantu upaya Indonesia untuk menekankan HAM di ASEAN. Tapi ia tidak bisa menjelaskan mengenai rekomendasi tindakan khusus dan mengatakan situasi di sana telah membaik sejak pemilu.Ia mencatat, misalnya, pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi telah dibebaskan dari tahanan setelah pemilu.
Marty menambahkan, "Tentu saja, selama beberapa pekan belakangan telah terjadi perkembangan penting di Birma. Pemilu itu penting. Tapi selain itu Aung San Suu Kyi telah dibebaskan. Jadi dua perkembangan penting ini harus dicerna dan harus diserap oleh ASEAN untuk bisa berpikir ke masa depan. Bagaimana kita bisa memastikan masalah Birma atau pembangunan di Birma dapat dicapai kepastiannya pada tahun 2011."
Alih-alih menghukum para pelanggar, Marty Natalegawa mengatakan Indonesia berniat untuk menggunakan diplomasi damai dan membangun konsensus untuk membujuk anggota-anggota ASEAN agar menghormati HAM.
