Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari Jumat (10/11) menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa di bidang keilmuan Manajemen dan Konservasi Sumber Daya Kelautan, dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pemberian gelar kehormatan oleh Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS ini dilakukan, setelah melalui proses evaluasi dan kajian atas rekam jejak sosok kelahiran Pangandaran itu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Rektor ITS Joni Hermana mengatakan, sosok Susi Pudjiastuti mampu membawa perubahan yang signifikan atas pembangunan sektor kelautan Indonesia, terutama dalam hal konservasi dan pemberdayaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
"Saya kira dalam posisi sekarang, kita butuh orang yang mampu melakukan perubahan terhadap pembangunan bangsa, dan bu Susi telah menunjukkan kiprah yang sangat baik dan signifikan, itu dari segi kiprahnya. Tapi di sisi lain kami juga melihat bahwa ada unsur penanganan laut tidak hanya dilihat dari aspek teknisnya saja, tetapi juga secara berkesinambungan, itu yang paling penting," paparnya.
Keberhasilan kinerja Susi Pudjiastuti itu antara lain ditandai dengan penerapan moratorium penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing, yang disertai penegakan hukum dalam bentuk peledakan dan penenggelaman kapal-kapal asing yang terbukti melanggar aturan hukum Indonesia. Juga beberapa kebijakan yang dinilai kontroversial tetapi terbukti efektif, antara lain kebijakan melarang penangkapan lobster/kepiting dan rajungan, kebijakan yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik, dan beberapa kebijakan lain.
Menurut Raja Oloan Saut Gurning, dosen Fakultas Teknologi Kelautan ITS, Susi Pudjiastuti merupakan sosok yang lahir dan dibesarkan di lingkungan dunia maritim, yang akhirnya mendorongnya menjadi pengusaha bidang perikanan. Meski tidak menyelesaikan pendidikan formal, perempuan kelahiran 15 Januari 1965 ini memiliki pemahaman luas tentang konsep mengelola laut Indonesia ke depan, yang bahkan telah diakui oleh dunia internasional.
Ia mengatakan "Kami sudah pernah ke sana, ke Pangandaran, saya lihat ibu memang sosok yang unik, memang dibesarkan oleh lingkungan laut, dan memang memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat dalam terhadap laut, dekat dengan laut. Memahami sekali sehingga beliau mencintai tidak hanya dari kegiatan operasi maupun komersialnya, tapi beliau juga memikirkan itu menjadi sebuah cara pandang yang lebih berkelanjutan, cara pandang yang lebih jauh melihat kondisi laut nasional."
Kebijakan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menurut Saut Gurning, lebih mengedepankan pendekatan berkelanjutan namun tetap mengutamakan kedaulatan nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Pola atau pun pendekatan-pendekatan berkelanjutan, kedaulatan dan kesejahteraan ini dipertahankan, tidak hanya bu Susi tapi oleh kita semua menjadikan laun sebagai sumber daya yang bisa kita kelola, menjadi anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh untuk manfaat rakyat Indonesia, menjaganya, dan juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga masa depan anak cucu kita," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengungkapkan, model pembangunan sektor kelautan dan perikanan pertama-tama harus memastikan soal kedaulatan. Ini penting karena telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33. Susi menegaskan bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk mengembalikan kedaulatan laut Indonesia seutuhnya.
"Bahwa laut memang harus kita jaga kedaulatannya, keberlanjutannya, demi masa depan bangsa kita. Dan, ya saya bangga bisa sharing bahwa Indonesia menang untuk mendapatkan kembali kedaulatan lautnya," ujar Susi.
Meski telah melakukan banyak perubahan di bidang kebijakan sektor kelautan dan perikanan, Susi berharap Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2016 yang intinya mengembalikan laut Indonesia untuk nelayan Indonesia, dapat menjadi undang-undang yang menjadi jaminan atau payung hukum kebangkitan sektor perikanan nasional.
"Perpres 44 (Tahun 2016) ini menjadi Undang-Undang, bahwa laut tertutup untuk perikanan tangkapnya untuk investasi asing, itu cita-cita saya yang masih belum terkabul. Karena kalau Perpres masih mudah diganti, kalau nanti itu masuk dalam Undang-Undang, ya tidak bisa (mudah) diganti. Semestinya bangsa Indonesia harus semua punya semangat sama ya, kalau tidak ya kelewatan," tambahnya.
Masyarakat internasional telah ikut mengakui kinerja Susi Pudjiastuti dengan menganugerahkannya Peter Benchley Ocean Awards, penghargaan maritim tertinggi di dunia yang bersifat unik, karena tidak saja mengakui prestasi yang dicapai pembuat kebijakan publik tetapi juga tanggapan warga masyarakat dalam menyelamatkan laut. Susi Pudjiastuti menerima penghargaan bergengsi ini di Washington DC Mei lalu, bersama sejumlah aktivis, penjelajah, penyelam, jurnalis foto hingga sutradara film dan media. [pr/em]
