Dalam rapat dengar pendapat secara virtual dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (6/5), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan kementeriannya akan mengizinkan semua moda transportasi darat, laut, dan udara yang mengangkut penumpang untuk beroperasi, dengan syarat-syarat tertentu.
Menurut Budi Karya, ada kriteria khusus untuk pengguna moda transportasi umum, yaitu mereka yang bekerja di lembaga pemerintah atau sektor swasta; pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, dan penanganan Covid-19.
Mereka yang juga diizinkan memakai transportasi umum adalah pasien yang memerlukan penanganan medis, orang yang memiliki kepentingan mendesak seperti keluarga meninggal, serta pemulangan pekerja migran Indonesia, warga Indonesia, dan pelajar dari luar yang ingin kembali ke daerah asal.
Dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang- orang yang memenuhi kriteria pengecualian untuk bepergian itu seperti menunjukkan kartu identitas penduduk (KTP), menunjukkan surat tugas, menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dan sebagainya.
Budi Karya menambahkan aparat dan pejabat negara, termasuk anggota DPR yang sedang menjalankan tugas juga diizinkan menggunakan pesawat. "Rencananya operasinya itu mulai besok, 7 Mei, pesawat dan segala macam, dengan orang-orang khusus tapi tidak boleh mudik sekali lagi," kata Budi Karya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan selama pandemi Covid-19 pemerintah tidak pernah melarang beroperasinya transportasi umum yang mengangkut kebutuhan logistik karena tidak boleh ada gangguan dalam pasokan logistik.
Dia menggarisbawahi pesawat, bus, kereta yang beroperasi mulai Kamis (7/5) harus menaati protokol kesehatan. Juga tidak sembarang orang boleh memakai transportasi umum karena larangan mudik tetap berlaku.
Pada kesempatan tersebut, Budi karya memberitahu pimpinan dan anggota Komisi V DPR bahwa ia sudah mulai aktif lagi bertugas sebagai menteri perhubungan sejak Selasa (5/5), namun karena masih dalam masa pemulihan, dia hanya boleh berkegiatan tiga jam saja.
Polri Tetap Gelar Operasi Ketupat
Di kesempatan yang sama, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Inspektur Jenderal istiono menyebutkan sejak pemerintah menetapkan larangan mudik pada 24 April lalu, Polri menggelar operasi kepolisian mulai 24 April sampai 31 Mei. Dia menambahkan operasi ketupat ini untuk mencegah warga Jakarta yang nekat ingin bermudik.
Irjen Istiono menekankan operasi itu mengedepankan tindakan persuasif dan humanis untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk menaati larangan mudik. Secara keseluruhan terdapat 172.038 personel Polri dan instansi terkait yang diterjunkan untuk melaksanakan operasi larangan mudik tersebut. Selain itu dibangun 2.582 pos, termasuk 59 pos penyekatan untuk mencegat warga ingin bermudik melalui jalan tol dan arteri.
"Jumlah kendaraan mudik yang kita putar balikkan selama 12 hari operasi lebih kurang 30.193 kendaraan. Jadi tindakan kita di lapangan hanya persuasif, tidak ada tindakan hukum. Tindakannya hanya memutar balik saja untuk kembali di rumah," ujar Istiono.
Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu mengatakan fraksinya sangat mendukung kebijakan pemerintah yang melarang mudik di tengah pandemi Covid-19. “Karena dari sinilah (larangan mudik) mudah-mudahan insya Allah tidak akan terjadi penyebaran (Covid-19) yang masif dari Ibu Kota yang menjadi episentrum pandemi Covid-19 kepada daerah-daerah yang lain," tutur Syaikhu.
Fraksi PKS berpendapat tidak perlu lagi ada diskresi terkait pebisnis. Kalau hal ini diberikan tambah Syaikhu maka semua pihak akan meminta kelonggaran-kelonggaran yang akhirnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kebijakan lainnya tidak efektif untuk menekan penularan Covid-19.
“Ketika mudik dilarang, tentu masyarakat akan berada di Ibu Kota,” ujarnya. Sebab itu, mesti ada jaminan ketersediaan transportasi di Ibu Kota atau kalau perlu harus ada penambahan. Dia mencontohkan perlu ada penambahan jadwal commuter lina dan penambahan gerbong kereta KRL.
Menurut Syaikhu, Fraksi PKS memuji kebijakan tidak akan memberangkatkan kembali KRL kalau ada gerbong yang kelebihan muatan atau penuh sesak. [fw/em]
