Tautan-tautan Akses

Menhan AS: China Tidak Peduli Hukum Internasional di Laut Cina Selatan


Menteri Pertahanan Amerika James Mattis memberikan sambutan di hadapan para peserta dialog Shangri-La (IISS) ke-16 di Singapura, 3 Juni 2017. (REUTERS/Edgar).

Menteri Pertahanan Amerika James Mattis menyambut baik usaha China untuk bekerjasama dengan masyarakat internasional mengenai Korea Utara pada forum keamanan tahunan di Singapura hari Sabtu (3/6). Namun, kalau mengenai Laut Cina Selatan, ia menyebut militerisasi China yang sedang berlangsung di pulau-pulau buatan manusia di sana dan ketidakpeduliannya pada hukum internasional, tidak dapat diterima.

“Kami tidak dapat menerima tindakan China yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, merongrong ketertiban yang berdasarkan peraturan yang telah bermanfaat bagi semua negara di forum ini sekarang ini, termasuk dan terutama China,” kata Mattis, dalam pidatonya kepada para delegasi dan media di Dialog Shangri-La.

Ia mengatakan bahwa sekalipun persaingan antara kedua negara ekonomi terbesar di dunia itu bakal terjadi, konflik bukan tidak dapat dihindarkan.

“Pembangunan pulau buatan dan militeritasi sarana yang tidak terbantah di perairan internasional merongrong kestabilan kawasan,” katanya, dengan mengemukakan bahwa peningkatan militer China di pulau-pulau buatan manusia berbeda dari apa yang telah dilakukan negara-negara lain.

Pendekatan Beijing berbeda bukan hanya dalam mempersenjatai pulau-pulau buatan, kata Mattis, tetapi juga “dalam ketidakpedulian China pada hukum internasional, sikapnya yang remeh terhadap kepentingan negara lain dan usahanya menolak penyelesaian damai masalah-masalah.”

Letnan Jenderal He Lei, wakil presiden Akademi Ilmu Militer China dan kepala delegasi China dalam pertemuan itu, membantah dengan tegas tuduhan Mattis itu. Ia mengatakan China telah menandatangani lebih dari 23 ribu persetujuan bilateral dan 400 persetujuan multilateral dan China adalah peserta dalam semua komisi khusus PBB.

“China adalah pendukung dan pembela peraturan internasional dan regional,” katanya. “Tetapi kalau mengenai pendefinisian peraturan internasional, itu harus didasarkan pada apa yang disepakati mayoritas negara-negara dan apa yang merupakan kepentingan mayoritas,” kata pemimpin delegasi China itu. [gp]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG