Tautan-tautan Akses

Menggelembungnya RAPBD DKI Jakarta 2018 Jadi Sorotan

  • Fathiyah Wardah

Monas (Monumen Nasional), salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jakarta dan Indonesia. (Foto: dok). Membengkaknya kebutuhan dana sebagaimana tersurat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 menjadi sorotan, termasuk alokasi untuk Tim Gubernur bagi percepatan pembangunan (TGUPP) yang mencapai 28 milliar rupiah.

Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sedang membahas Rancangan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Sejumlah anggaran yang ada dalam draft RAPBD itu menjadi sorotan, termasuk kebutuhan dana bagi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang mencapai 28 milliar rupiah. Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan merevisi angaran yang tidak masuk akal.

Membengkaknya kebutuhan dana sebagaimana tersurat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 menjadi sorotan, termasuk alokasi untuk Tim Gubernur bagi percepatan pembangunan (TGUPP) yang mencapai 28 milliar rupiah. Tim itu terdiri dari 74 orang, jauh lebih besar dari tim serupa di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang berjumlah tujuh orang dan di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama yang berjumlah sembilan orang.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono kepada wartawan, Kamis (23/11) mengatakan kementeriannya masih menunggu pembahasan RAPBD DKI Jakarta itu. Jika ipembahasannya selesai dan kemudian disampaikan ke kementeriannya, kata Sumarsono, pihaknya kemungkinan akan mengevaluasi hal-hal yang tidak masuk akal.

Sehubungan dengan TGUPP, Sumarsono meminta Gubernur Anies Baswedan untuk merasionalisasi jumlah anggotanya. Sumarsono khawatir banyaknya anggota TGUPP itu hanya untuk menampung orang-orang yang menjadi bagian daritim sukses Anies saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurutnya terlalu banyaknya anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dikhawatirkan akan membuat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang juga bertugas membantu gubernur, tidak efektif.

"Tapi yang penting adalah berapa sih jumlah kebutuhan tim gubernur yang real diinginkan pak Anies. Saya khawatir ini hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan daripada real untuk sebuah tim atau expertis yang dibutuhkan oleh gubernur," kata Sumarsono.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan wajar karena menurutnya di era sebelumnya anggaran untuk TGUPP dibiayai oleh swasta dan bukan melalui APBD.

Berbagai pihak juga menyoroti anggaran kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta yang mencapai 107.7 milliar rupiah, naik dari anggaran sebelumnya hanya 28,7 milliar rupiah. Mereka juga mempersoalkan anggaran perbaikan air mancur di gedung DPRD DKI yang mencapai 620 juta rupiah .

Anies menegaskan pihaknya akan menggunakan anggaran sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Anies juga berterima kasih atas masukan dari masyarakat yang mengawal persoalan ini.

"Kita bersyukur banyak sekali partisipasi dari warga. Kita memang ingin agar anggaran ini dlihatin banyak. Bahkan ini adalah dana kita semua dan dengan banyaknya mata yang ikut melihat maka Insyaallah dana ini bisa dipakai lebih banyak untuk kepentingan warga," kata Anies.

Warga Jakarta yang ditemui VOA hanya menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta merealisasikan janjinya, seperti Anton dan David.

"Yang saya harapkan benar-benar ada perubahan bahwa Gubernur sekarang memihak rakyat," kata Anton.

"Mungkin mereka sudah menyiapkan, yang penting cobalah kita buat optimis, Kalau tidak mau optimis buat untuk kritis," imbuh David. [fw/ab]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG