Tautan-tautan Akses

Media Sosial Masih Jadi Sarana Penyebaran Berita Palsu dan Isu SARA


Media sosial masih menjadi sarana mudah penyebaran informasi palsu atau hoax dan isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan atau SARA. (Foto: ilustrasi).
Media sosial masih menjadi sarana mudah penyebaran informasi palsu atau hoax dan isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan atau SARA. (Foto: ilustrasi).

Media sosial masih menjadi sarana mudah penyebaran informasi palsu atau hoax dan isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan atau SARA. Pemerintah mengkhawatirkan penyebaran melalui media sosial akan berdampak pada Pemilu dan Pilkada mendatang.

Seorang warga di Solo, Ariawan mengungkapkan memiliki sejumlah pos-el (e-mail) dan berbagai akun media sosial yang setiap hari di-update atau diperbarui. Menurut Ariawan, pos-el dan media sosial menjadi kebutuhan setiap hari.

“Sampai sekarang saya punya empat pos-el itu untuk registrasi tiga akun facebook saya, ada satu akun twitter, satu path, dan satu instagram. Total enam akun media sosial saya. Kalau posting tidak setiap hari, saya akan pilih informasi yang menarik saja, sedangkan kalau update status ya saya setiap hari lakukan. Bagi saya media sosial itu penting, lewat medsos ini saya bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman-teman dan relasi saya yang menyebar di berbagai daerah, berbagai negara. Kita bisa tukar kabar dan melihat aktifitas mereka sehari-hari,” kata Ariawan, pengguna media sosial di Solo.

Ariawan menjadi bukti kecil media sosial masih menjadi favorit masyarakat di Indonesia. Data Facebook Indonesia menunjukkan kuartal II tahun 2017 ini pengguna Facebook di Indonesia mencapai 115 juta atau 44 persen total penduduk Indonesia. 97 persen pengguna Facebook tersebut mengakses media sosial ini melalui telepon seluler. Jumlah pengguna media sosial lainnya yaitu Instagram di Indonesia mencapai 45 juta orang. Masyarakat Indonesia dikenal aktif di media sosial karena mereka tiga kali lebih banyak dibanding rata-rata global.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim internet di Indonesia sudah menjangkau 51 persen atau sekitar 132,7 juta jiwa penduduk Indonesia dan berada di urutan ke-4 di dunia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbicara pada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (22/4). (VOA/Andylala Waluyo)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbicara pada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (22/4). (VOA/Andylala Waluyo)

Pemerintah mengapresiasi polisi membongkar pelaku yang menyebarkan hoax, kebencian, maupun tulisan provokatif bernuansa SARA di media sosial. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Solo, Jumat (25/8) lalu, mengkhawatirkan jaringan pelaku tersebut akan berdampak pada penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada serentak mendatang.

“Ujaran kebencian, jangan sebar informasi berbau fitnah atau bernuansa negatif SARA. Saya kira rambu-rambunya sudah jelas, ada KUHP, UU ITE. Mudah-mudahan POLRI mampu mengungkap siapa dalang jaringan ini termasuk pemesannya. Jaringan ini digerakkan oleh siapa, motifnya apa, apa sekedar bisnis? Ini untuk kepentingan siapa? Harus dibongkar semua. Ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Kita tidak anti kritik, tapi jangan fitnah kami. Mudah-mudahan pilkada tahun depan, kami minta pada KPU dan Bawaslu tegas, pasangan calon yang maju, ada tim sukses calon, yang mengusung dan menyebar fitnah atau isu SARA, silakan didiskualifikasi dari Pilkada. Kami juga akan menindak tegas ASN atau PNS yang menyebarkan informasi hoax, kebencian, atau provokasi bernuansa SARA,” lanjutnya.

Bulan Agustus ini menjadi tahapan awal penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang. Ada sekitar 171 daerah yang meliputi 17 Provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia yang mengikuti Pilkada serentak tersebut. Jumlah ini lebih banyak daripada penyelenggaraan pilkada serupa tahun 2017 yang mencapai 101 daerah yang meliputi tujuh provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten.

Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada tahun 2018 mendatang. Jawa Tengah akan melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode lima tahun berikutnya. Solo menjadi salah satu daerah sorotan. Wakil Kapolresta Solo, AKBP Andy Rifai, Senin (28/8) mengungkapkan polisi terus melakukan cyber patrol, mengawasi antisipasi penyebaran hoax, kebencian dan tulisan provokatif bernuansa SARA di wilayahnya

Hoax dan Provokasi SARA di Media Sosial, Ancaman Jelang Pilkada Serentak
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:04:46 0:00


“Jaringan yang dibongkar Mabes Polri, Saracen itu kan memang hampir ada di setiap tempat karena namanya media sosial kan bisa dilakukan di mana saja dan menyebar ke mana saja. Pemilik akun bisa memposting di satu lokasi tapi kan yang bisa membaca dan mengomentari bisa di seluruh daerah," kata Wakil Kapolresta Solo, AKBP Andy Rifai.

"Kami dari Polresta tentu saja sudah melakukan antisipasi sejak dulu dengan membentuk tim cyber kami yang terus melakukan patroli di dunia maya, misalkan ada ujaran kebencian, provokasi bernuansa SARA, langsung tim kami bisa menetralkan agar tidak berdampak besar. Kami berharap masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial,” imbuhnya. [ys/lt]

Recommended

XS
SM
MD
LG