Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) mengatakan AS pada Senin (21/9) akan menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 20 orang dan entitas yang terlibat dalam program nuklir, rudal dan senjata konvensional Iran. Langkah itu merupakan kelanjutan dari diberlakukannya kembali sanksi-sanksi PBB oleh AS terhadap Iran meskipun ditentang oleh para sekutu dan musuh.
Berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan, pejabat itu mengatakan Iran bisa jadi memiliki bahan fissile yang diperlukan untuk membuat senjata nuklir sebelum akhir tahun dan bahwa Teheran telah melanjutkan kerja sama rudal jarak jauh dengan Korea Utara yang bersenjata nuklir. Dia tidak merincikan bukti terkait kedua dugaan itu.
Sanksi-sanksi itu sejalan dengan upaya Presiden AS Donald Trump untuk membatasi pengaruh regional Iran. Langkah itu juga muncul seminggu setelah perjanjian yang dimediasi AS bagi Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk menormalisasi ikatan dengan Israel, pakta yang dapat menyatukan koalisi yang lebih luas terhadap Iran sekaligus meraih simpati para pemilih AS pro-Israel menjelang pilpres 3 November.
Satu bagian besar dari upaya baru AS itu adalah perintah eksekutif yang menarget pihak-pihak yang membeli atau menjual senjata konvensional Iran yang sebelumnya dilaporkan oleh Reuters dan juga akan diungkap oleh pemerintahan Trump pada Senin (21/9), kata pejabat itu.
Pemerintahan Trump menduga Iran mengupayakan senjata nuklir -- sesuatu hal yang dibantah oleh Teheran. Dan sanksi baru yang akan diberlakukan Senin (21/9) itu merupakan langkah terbaru dalam serangkaian langkah yang berusaha melucuti program nuklir Iran.
Ketika dimintai komentarnya mengenai rencana pemberlakuan sanksi-sanksi baru AS itu, seorang juru bicara misi Iran untuk PBB menyebutnya sebagai propaganda dan mengatakan langkah itu hanya akan semakin mengisolasi AS.
"Seluruh dunia tahu bahwa ini adalah bagian dari kampanye pemilu AS mendatang, dan mereka (negara-negara) mengabaikan klaim-klaim AS yang tidak masuk akal di PBB hari ini. Langkah (AS) itu hanya akan membuat AS semakin terisolasi di dunia," katanya.
Gedung Putih menolak berkomentar menjelang pengumuman Senin (21/9) itu. [vm/pp]
