Tautan-tautan Akses

Pembunuhan Papua: Komnas HAM Desak Transparansi Penanganan Kasus Serangan di Papua


Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik (kedua dari kiri) dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (5/12). (Foto: VOA/Fathiyah)

Komisi Nasional Hak asasi Manusia (Komnas HAM) meminta aparat penegak hukum untuk segera menangani kasus serangan terhadap para pekerja di Yigi, Papua, dan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab secara transparan.

Situasi keamanan di Papua kembali menjadi sorotan setelah akhir kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya akhir pekan lalu menyerang pekerja proyek pembangunan jembatan di jalur Trans Papua. Sedikitnya 31 pekerja PT Istaka Karya, perusahaan kontruksi milik negara yang menggarap jembatan bagian dari proyek jalan Trans Papua, tewas.

Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan pemerintah tidak memberi ruang bagi kelompok kriminal bersenjata di Indonesia. Presiden memastikan bahwa pembangunan jalan Trans Papua sepanjang kurang lebih 4.600 kilometer yang saat ini tengah berjalan akan tetap dilanjutkan. Pemerintah, lanjut Jokowi, akan terus berupaya membangun Tanah Papua dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (5/12) mengecam keras tindakan brutal kelompok bersenjata yang menewaskan para pekerja bangunan itu. Komnas HAM, lanjut Taufan Damanik, meminta aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas para pelaku dan menangani kasus itu secara transparan.

Komnas HAM juga meminta kepada pemerintah memberikan perlindungan fisik dan non-fisik terhadap para korban dalam proses penyelidikan kasus itu.

"Serta lebih jauh meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan. Kita tidak mau kejadian seperti ini terulang kembali. Sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan pencegahan dengan langkah-langkah yang komprehensif," tandas Taufan.

Sejumlah senjata rakitan dan senjata tradisional yang berhasil ditemukan aparat di lokasi serangan KKSB di Yigi, Papua, (5/12). (Courtesy: Kapendam Papua)
Sejumlah senjata rakitan dan senjata tradisional yang berhasil ditemukan aparat di lokasi serangan KKSB di Yigi, Papua, (5/12). (Courtesy: Kapendam Papua)

Taufan Damanik menyatakan Komnas HAM mempercayakan kepada aparat penegak hukum buat menuntaskan kasus pembantaian terhadap 31 pekerja PT Istaka Karya tersebut dan tidak mau berspekulasi mengenai motif dari kejadian keji itu.

Polisi menuding milisi dipimpin Egianus Kogoya sebagai pelakunya serangan dan pembunuhan pekerja bangunan itu. Kelompok yang sama diduga menyerang pos jaga TNI di Distrik Mbua Senin malam lalu (3/12), yang menewaskan satu anggota TNI dan melukai seorang lainnya.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan lembaganya belum bisa menyimpulkan tentang motif dari peristiwa itu. Yang penting, dia menegaskan pemerintah mampu menangani masalah kemanusiaan di Papua secara baik dan mengacu pada proses hukum yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan masalah-masalah hak asasi manusia di Papua.

Amiruddin tidak mau mempermasalahkan kenapa OPM yang selalu menyerang aparat keamanan tidak dicap teroris oleh pemerintah dan hanya disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Dia menekankan masalah istilah KKB yang dipakai oleh pemerintah adalah urusan pemerintah.

Pengiriman pasukan gabungan untuk mengevakuasi korban serangan KKSM di Yigi, Papua, dan sekaligus mengejar para pelaku, Rabu (5/12). (Courtesy: Kapendam Papua)
Pengiriman pasukan gabungan untuk mengevakuasi korban serangan KKSM di Yigi, Papua, dan sekaligus mengejar para pelaku, Rabu (5/12). (Courtesy: Kapendam Papua)

"Oleh karena itu, kami dari Komnas HAM sesungguhnya ingin meminta pemerintah memberi perhatian yang lebih sehingga bisa mencegah persoalan-persoalan seperti ini ke depan dan tidak terus berulang masalah yang sama. Ini sudah bertahun-tahun hal seperti ini," tukas Amiruddin.

Komnas HAM, kata Amiruddin, meminta seluruh proses penegakan hukum harus berjalan secara terbuka sehingga Komnas HAM bisa memantau itu dengan baik. Alhasil, tidak akan muncul isu persoalan penegakan hukum di Papua tidak selesai.

Komnas HAM Desak Transparansi Penanganan Kasus Serangan di Papua
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:03:22 0:00

Amiruddin berharap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dilibatkan dalam penanganan pembantaian 31 pekerja PT Istaka Karya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan telah memerintahkan Polri dan TNI mengejar habis-habisan kelompok bersenjata yang diduga sebagai pelaku. Menurutnya tidak ada kompromi atau negosiasi dalam menghadapi kelompok separatis yang beroperasi di Papua.

"Bagi saya tidak (ada) negosiasi. Menyerah atau diselesaikan, begitu saja!," kata Ryamizard.

Menhan RI Ryamizard Ryacudu menegaskan tidak akan ada negosiasi dengan kelompok separatis OPM. (Foto: dok)
Menhan RI Ryamizard Ryacudu menegaskan tidak akan ada negosiasi dengan kelompok separatis OPM. (Foto: dok)

Hingga kini nama korban tewas masih simpang siur. Data pekerja PT Istaka Karya yang dikabarkan tewas yaitu : Jhony Arung, Anugrah, Alrpianus, Muh. Agus, Agusyinus T, Dirlo, Matius, Emanuel, Calling, Dani, Tariki, Markus Allo, Aris Usi, Muh. Faiz, Yusran, Ayub, Yosafat, M. Ali Akbar, Pterus Ramli, Hardi Ali, Efrandi Hutagaol, Rikki Simanjuntak, dan Marg Mare.

Sedangkan tiga karyawan PT Istaka Karya yang selamat yakni Jefrianton (luka tembak di pelipis kiri), Martinus Sampe (luka tembak di kaki kiri), dan Irawan.

Korban selamat lainnya adalah enam pekerja Puskesmas Distrik Mbua dan dua pekerja SMP Distrik Muba. Semua korban selamat telah berhasil dievakuasi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan proyek jembatan penghubung segmen lima jalan Trans Papua. Penundaan ini berlaku untuk Segmen Trans Papua yang menghubungkan wilayah Mamugu dan Wamena.

Segmen lima Trans Papua sepanjang 278 kilometer nantinya akan menghubungkan tiga kabupaten, yakni Wamena, Nduga, dan Asmat. Di ruas ini, ada 35 jembatan yang perlu dibangun. Sebanyak 14 jembatan dikerjakan PT istaka Karya dan sisanya dikerjakan PT Brantas Abipraya. (fw/em)

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG