Tautan-tautan Akses

Klaster Perkantoran Meningkat, Satgas Covid-19 Sarankan Kembali 'WFH'


Suasana di Jakarta di tengah pandemi Covid-19, 8 Juni 2020. (Foto: dok).

Klaster virus corona di kawasan perkantoran di DKI Jakarta melonjak tajam di masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Satgas Covid-19 mengimbau perusahaan-perusahaan untuk kembali memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH). 

Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengimbau semua perkantoran untuk kembali memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini dikarenakan perebakan virus corona di perkantoran, khususnya di Ibu Kota meningkat.

“Untuk perusahaan yang masih bisa melakukan kerja WFH, lebih baik WFH. Kalaupun harus masuk kapasitasnya 50 persen,” ungkapnya dalam telekonferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (29/7).

Lanjutnya, di DKI Jakarta hingga 28 Juli 2020 telah ditemukan 90 klaster perkantoran, dengan total 459 kasus di perkantoran pemerintah, BUMN, dan swasta. Jumlah ini meningkat sembilan kali lipat dari sebelum PSBB.

“Dan ini yang akhirnya alert bahwa di manapun berada harus dipastikan untuk mematuhi protokol kesehatan,” paparnya.

Penyebab meningkatnya laju penularan virus corona di perkantoran, kata Dewi, dikarenakan kurang tegasnya pemberlakuan social distancing di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan transportasi massal. Akibatnya banyak pekerja tertular di kantor, di rumah, atau dalam perjalanan menuju dan pulang dari kantor, khususnya yang menggunakan moda transportasi massal.

Lalu apa yang harus dilakukan agar penularan bisa ditekan? Selain memberlakukan WFH, kapasitas orang dalam perkantoran harus diminimalisir. Selain itu, para pekerja disarankan membawa bekal serta peralatan makanan dan minuman masing-masing dan melakukan sterilisasi ruangan kantor setidaknya satu kali dalam seminggu.

“Setiap kantor punya Health Safety Enviroment (HSE), bisa juga diberdayakan sebagai pengawas untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan. Jadi setiap lantai ada yang mengawasi. Bisa dipastikan fasilitas tersedia, jangan cuma ada protokol tapi tidak ditunjang dengan fasilitas.” jelasnya.

Meskipun meningkat, kontribusi klaster perkantoran hanya 3,6 persen ke keseluruhan kasus positif yang ada di DKI Jakarta. Kenapa Kasus Positif di DKI Jakarta Tinggi?

Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah, dalam konferensi pers di Gedung BNBP, Jakarta, Rabu (29/7) (humas BNBP)
Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah, dalam konferensi pers di Gedung BNBP, Jakarta, Rabu (29/7) (humas BNBP)

Kasus positif harian Covid-19 masih terus bertambah setiap harinya. Sampai saat ini Ibu Kota masih jadi pusat perebakan virus corona. Rabu (29/7) kasus positif harian bertambah 577, sehingga angka kumulatif Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 20.572, dengan angka kumulatif kesembuhan 12.614 dan kumulatif kematian 798.

Dewi mengatakan, meningkatnya angka positif corona ini dikarenakan gencarnya testing dan contact tracing yang dilakukan oleh dinas kesehatan DKI Jakarta. Untuk testing, sesuai standar dari WHO 1.000 orang per satu juta penduduk harus di tes dalam kurun waktu satu minggu.

“Jakarta pemeriksaan per minggunya 4-10 Juni sudah 21.000 per minggu. Jadi sudah melebihi dua kali lipat ekspektasinya WHO. Kemudian bertambah lagi 27.000. Dua pekan terakhir ini meningkat sampai dengan 40.000 pemeriksaan dalam waktu satu minggu,” paparnya.

Apa Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional?

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan krisis ekonomi yang terjadi pada masa pandemi berbeda dengan yang terjadi pada 1998, 2008 dan 2013. Maka dari itu, menurutnya kunci pemulihan ekonomi nasional adalah dengan melakukan perbaikan dalam sektor kesehatan untuk kembali menciptakan rasa aman di masyarakat.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Istana Kepresiden, Jakarta, Rabu (29/7) (SetpresRI )
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Istana Kepresiden, Jakarta, Rabu (29/7) (SetpresRI )


Lanjutnya, krisis di bidang kesehatan membuat masyarakat tidak berani ke luar rumah sehingga kontak fisik dan kegiatan ekonomi pun menurun drastis. Kontak fisik yang kemudian diganti dengan virtual atau digital, kata Budi belum bisa menyamai aktivitas ekonomi yang dulu dilakukan secara fisik.

“Semakin lama rasa aman terbangun kembali, maka semakin banyak ruang fiskal yang kita pakai untuk menjembatani, karena aktivitas ekonomi belum kembali. Tapi kalau kita bisa lebih cepat membangun rasa aman di tengah masyarakat, kita bisa lebih cepat mengajari masyarakat dengan perubahan perilaku yang baik, dengan protokol kesehatan yang lebih disiplin, rasa aman ini akan kembali, dan orang akan berani keluar melakukan kontak fisik dan kegiatan ekonomi berputar sehingga ruang fiskal pemerintah kembali ke level normal,” jelas Budi, dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/7).

Pemerintah Luncurkan Program Baru Untuk Bantu UMKM

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak luput dari hantaman keras Covid-19. Untuk bisa bertahan, pemerintah meluncurkan dua program untuk membantunya. Pertama, pemberian bantuan uang tunai, dan kedua,pemberian kredit dengan bunga rendah.

Ia menjelaskan, besaran bantuan uang tunai senilai Rp2,4 juta per orang. Bantuan ini akan diberikan bertahap kepada satu juta UMKM hingga akhirnya disalurkan ke 12 juta UMKM.

“Kami harapkan ini bisa digunakan bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari tapi bisa digunakan oleh mereka untuk bisa mulai berusaha,” imbuhnya.

Program selanjutnya adalah pemberian kredit dengan bunga rendah yang akan diberikan kepada masyarakat yang berwiraswasta karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi, dan untuk pengusaha yang memiliki usaha rumah tangga. Nilai kredit yang akan diberikan adalah senilai Rp2 juta per keluarga.

Lalu bagaimana dengan pengusaha besar yang juga terkena imbas Covid-19? Budi menuturkan bahwa pemerintah tidak menelantarkan pengusaha kelas kakap. Namun, pemerintah lebih fokus untuk menangani UMKM yang jumlahnya lebih banyak daripada pengusaha besar.

“Memang kami pantau juga bahwa pengusaha di level UMKM tabungannya tidak sebanyak pengusaha yang besar. Pengusaha di UMKM ini walau kecil tapi jumlahnya sangat banyak sehingga secara agregat kontribusi ke ekonomi juga besar. Pengusaha UMKM juga serap tenaga kerja yang sangat banyak sehingga itu yang menjadi prioritas kita,” jelasnya.

Kasus Corona di Indonesia Capai 104.423

Kasus Covid-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data dari yang dilansir dari www.Covid19.go.id, Rabu (29/7), Indonesia kini memiliki 104.423 kasus Covid-19, setelah ada penambahan 2.381 kasus baru hari ini.

Selain itu, dilaporkan ada 1.599 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 62.138. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 74 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 4.975. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 57.393. [gi/ab]

Lihat komentar (1)

Recommended

XS
SM
MD
LG