Tautan-tautan Akses

Kesepakatan Pembagian Kekuasaan di Sudan Tak Mencakup Rincian Penting


Pemimpin gerakan pro-demokrasi Sudan Ahmad al-Rabiah (kiri) berjabat tangan dengan pemimpin militer Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo pasca penandatangan kesepakatan di Khartoum, Sudan, Rabu (17/7).
Pemimpin gerakan pro-demokrasi Sudan Ahmad al-Rabiah (kiri) berjabat tangan dengan pemimpin militer Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo pasca penandatangan kesepakatan di Khartoum, Sudan, Rabu (17/7).

Setelah pembicaraan yang tersendat-sendat selama berbulan-bulan para pemimpin militer dan oposisi Sudan akhirnya menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan lewat sebuah dewan eksekutif secara bergilir, tetapi tidak melengkapinya dengan rincian penting lainnya dan katanya akan ditentukan kemudian.

Berdasarkan kesepakatan itu, Dewan Kedaulatan dengan 11-anggota, tingkat tertinggi pemerintahan, akan terdiri dari lima warga sipil, lima pejabat militer, dan warga sipil ke-11 yang akan dipilih oleh sepuluh anggota lainnya. Abdulfattah Al Burhan, pimpinan Dewan Militer Transisi, akan memimpin dewan itu selama 21 bulan. Seorang wakil dari Koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan akan memimpin dewan untuk 18 bulan berikutnya.

Pemerintahan transisi akan berlangsung selama 39 bulan sebelum pemerintahan biasa dibentuk. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Dewan Menteri, yang tidak akan melebihi 20 menteri, harus ditunjuk oleh perdana menteri sipil dan badan legislatif akan dibentuk dalam waktu tiga bulan sejak awal transisi.

Rinciannya yang sarat pertikaian dan terkait perjanjian konstitusional tentang pembagian kekuasaan masih harus disusun. Omer Ismail, penasihat senior pada lembaga Enough Project yang berbasis di Washington DC, mengatakan bagian-bagian yang tidak tercantum itu penting.

"Tidak ada dalam perjanjian, ditunda selama 90 hari. Bukannya membahasnya sebagai lembaga yang penting, mereka justru mengungkapkan keeangganan mereka," kata Ismail kepada VOA. Tetapi Mohammed Hassan Labat, utusan khusus Uni Afrika untuk Sudan, yakin perjanjian itu membuka jalan bagi kesepakatan konstitusional.

"Perjanjian ini membuka era baru dan melapangkan landasan bagi tingkat berikutnya dan para pihak bisa merevisi dan mengubah deklarasi konstitusi sebelum masa transisi," kata Labat.

Mahamood Direr utusan Ethiopia untuk Sudan yang membantu memediasi kesepakatan, meneteskan air mata setelah upacara penandatanganan itu, menggambarkan bagaimana rakyat Sudan menunggu dengan sabar untuk melihat hasil revolusi mereka.

"Ini merupakan momen luar biasa di mana rakyat Sudan mencapai momen bersejarah ini, militer Sudan yang gagah, Dewan Militer Transisi dan tentu saja kaum revolusioner, pemuda, intelektual, perintis yang telah turun ke jalan. Tuhan memberkati Sudan dan Tuhan memberkati Afrika," kata Direr. Mohammed Hamdan Himetti, wakil kepala Dewan Militer Transisi yang menandatangani perjanjian atas nama junta militer, juga memuji para demonstran karena menuntut perubahan di Sudan. (my/jm)

Recommended

XS
SM
MD
LG