Dewan militer yang berkuasa di Sudan dan sebuah koalisi prodemokrasi mencapai kesepakatan untuk berbagi kekuasaan selama periode transisi ke pemerintahan sipil, termasuk pembentukan pemerintah independen yang dipimpin seorang perdana menteri.
Berbicara kepada wartawan hari Jumat (5/7), utusan Uni Afrika, Mohamed al-Hacen Lebatt mengatakan kedua pihak sepakat untuk “membentuk sebuah dewan berdaulat secara bergilir antara militer dan sipil untuk periode tiga tahun atau lebih sedikit.”
Menurut Labat, mereka juga sepakat lima kursi untuk militer dan lima untuk sipil di dewan, dengan satu kursi tambahan untuk seorang sipil dengan latar belakang militer.
Kesepakatan yang muncul setelah pembicaraan intensif dua hari di Khartoum itu dapat mendobrak kebuntuan politik selama berpekan-pekan sejak militer menyingkirkan Presiden Omar al-Bashir pada April lalu.
Pembicaraan mengenai perjanjian berbagi kekuasaan itu gagal pada 3 Juni lalu, sewaktu pasukan keamanan berusaha membubarkan aksi duduk di luar markas besar militer di tengah kota Khartoum.
Lebih dari 250 orang tewas sejak dimulainya pemberontakan melawan al-Bashir pada Desember lalu. [uh/lt]
