Suatu perjanjian transisi antara militer yang berkuasa di Sudan dan koalisi prodemokrasi dijadwalkan akan ditandatangani hari Sabtu (13/7), kata seorang diplomat senior Uni Afrika, Jumat (12/7).
Pernyataan Mohammed el-Hassan Labat itu dikemukakan hanya beberapa jam setelah militer Sudan mengklaim telah menggagalkan upaya kudeta militer.
Perjanjian transisi itu menetapkan suatu dewan berdaulat bersama yang akan memerintah selama tiga tahun lebih sedikit sementara menyiapkan pemilu.
Mediator Ethiopia Mahmoud Dirir mengatakan kepada wartawan bahwa deklarasi politik itu akan “diperdebatkan, didiskusikan dan ditandatangani pada saat bersamaan.”
Kesepakatan itu dimaksudkan untuk memecahkan kebuntuan politik yang mencengkeram negara itu setelah digulingkannya Presiden Omar al-Bashir pada April lalu.
Letjen Gamal Omar, anggota dewan militer Sudan, mengatakan, upaya kudeta itu berlangsung Kamis malam, hanya beberapa hari setelah militer dan koalisi prodemokrasi sepakat mengenai dewan berdaulat bersama.
Dalam suatu pernyataan, Omar mengatakan sedikitnya 16 perwira aktif dan pensiunan telah ditangkap. Pasukan keamanan sedang memburu pemimpin kelompok itu dan para perwira lain yang ambil bagian dalam merencanakan upaya kudeta, ujarnya. Akan tetapi dewan tidak mengungkap nama pemimpin upaya kudeta, pangkat atau rincian lainnya. [uh]
