Tautan-tautan Akses

Kelompok Media: Kebebasan Pers di Inggris Terancam di tengah Pandemi


Pemerintahan PM Boris Johnson dinilai melakukan "sikap permusuhan" terhadap pers Inggris.

Kelompok media mengatakan kebebasan pers terancam di Inggris, dan memperingatkan pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson memicu peningkatan iklim permusuhan dan ketidakpercayaan publik kepada wartawan.

Ketegangan antara pemerintah dan media meningkat setelah pengungkapan di surat kabar baru-baru ini bahwa Penasihat Utama Perdana Menteri, Dominic Cummings, melanggar aturan penutupan wilayah ketika ia sedang mengidap virus corona namun mengemudi beberapa ratus kilometer untuk mengunjungi anggota keluarganya.

Pemerintah mengatakan tidak akan menjawab pertanyaan dari surat kabar yang melaporkan berita itu, Daily Mirror dan Guardian, dan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan kantor Perdana Menteri tidak akan membuang waktu untuk menjawab serangkaian tuduhan palsu tentang Cummings dari koran-koran yang hendak berkampanye. " Itu merupakan bahasa yang sangat memprihatinkan, kata Rebecca Vincent dari kelompok kebebasan pers '‘Reporters without Borders’.

"Apa yang kita saksikan di Inggris saat ini adalah peningkatan sikap sangat bermusuhan dari pemerintah terhadap pers," kata Vincent kepada VOA. “Meskipun mereka tidak menuduh kami fake news, kita menyaksikan penciptaan narasi yang sangat mengkhawatirkan, semacam tuduhan bahwa surat kabar yang kredibel adalah surat kabar yang berkampanye dan bahwa pelaporan tentang kepentingan publik secara serius bisa diabaikan."

Perdana Menteri Johnson menegaskan laporan itu tidak benar. "Banyak hal yang ditulis dan dikatakan pada hari Sabtu dan Minggu terkait penasihat saya tidak benar," kata Johnson kepada komisi pembuat undang-undang minggu ini. Namun, baik Johnson maupun Cummings tidak memberi bukti untuk membantah tuduhan-tuduhan surat kabar itu.

Perhimpunan Editor dan Asosiasi Pers Asing di Inggris telah mengeluh wartawan tertentu tidak diperbolehkan ikut dalam konferensi pers virtual pemerintah . “Tidak ada pemerintah yang percaya pada media yang bebas - dan pemerintah ini telah berulang kali mendukung pernyataan seperti itu - kemudian bisa memutuskan media mana yang akan ditanggapi dan mana yang tidak. Tanda bahwa pemerintah benar-benar mendukung media yang bebas adalah pemerintah yang bersedia dan menjawab pertanyaan dari semua sumber meskipun sumber itu mereka anggap bersikap bermusuhan secara politik, ”tulis Ian Murray, direktur eksekutif Society of Editor, minggu ini.

Rebecca Vincent dari organisasi Reporters without Borders memperingatkan format konferensi pers virtual sedang dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan: “Mikropon wartawan hampir selalu dimatikan segera setelah mereka mengajukan pertanyaan awal mereka, atau bahkan kadang-kadang hanya bagian pertama dari pertanyaan itu, pertanyaan lanjutan jarang diizinkan. "

Vincent yakin pemerintah Inggris meniru elemen pendekatan pemerintahan Trump di Amerika.

"Hanya karena kita tidak mendengar ungkapan-ungkapan seperti 'berita palsu, media korup', kami berpendapat ini merupakan cara Inggris melakukan hal yang sama, yang juga benar-benar memicu permusuhan publik terhadap media dan mengikis kepercayaan publik terhadap media. Bukan kebetulan istilah-istilah seperti 'media sampah' sedang tren di internet pada saat pejabat pemerintah berperilaku dengan cara ini. "

Kantor Perdana Menteri Boris Johnson tidak menanggapi permintaan komentar VOA. Pemerintah Inggris sebelumnya membantah membatasi kebebasan pers. [my/jm]

Recommended

XS
SM
MD
LG