Tautan-tautan Akses

Jokowi Tidak Ingin Ada Salah Persepsi Soal Vaksin Covid-19


Sebuah tampilan menunjukkan produk vaksin Sinovac Biotech dari kandidat vaksin Covid-19 di Beijing, China, 24 September 2020. (Foto: REUTERS/Thomas Peter)

Presiden Joko Widodo tidak ingin vaksin Covid-19 menimbulkan kegaduhan seperti UU Cipta Kerja.

Pemerintah diketahui bergegas menjalin kerja sama pengadaan vaksin Covid-19 dengan sejumlah perusahaan internasional. Namun, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengadaan vaksin tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mantan wali kota Solo ini tidak ingin ada salah persepsi muncul di kalangan masyarakat terkait vaksin tersebut.

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini. Saya minta benar-benar disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik terutama yang berkaitan halal dan haram,” ujarnya dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).

Menurutnya, pengadaan vaksin tersebut harus disiapkan secara matang, ternasuk dalam hal kualitas, dan pendistribusian. Bahkan Jokowi mengatakan harga vaksin tersebut tidak harus disampaikan kepada publik.

Presiden Joko Widodo meninjau pabrikk PT Bio Farma yang akan memproduksi vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Agustus 2020. (Foto: Biro Setpres via AFP)
Presiden Joko Widodo meninjau pabrikk PT Bio Farma yang akan memproduksi vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Agustus 2020. (Foto: Biro Setpres via AFP)

“Kemudian titik kritis dari vaksinasi adalah di implementasi, jangan menganggap mudah. Implementasi tidak mudah, prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komunikasi publik ini yang betul-betul disiapkan,” jelasnya.

Ia menekankan hal ini harus dilakukan agar tidak muncul berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan kegaduhan atau penolakan dari masyarakat seperti halnya yang terjadi dalam penerbitan UU Cipta Kerja.

“Siapa yang gratis, siapa yang mandiri harus dijelasin harus detail jangan dihantam oleh isu, dipelintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit,” katanya.

Jokowi juga mengingatkan implementasi program vaksinasi nanti harus melibatkan sejumlah ahli, untuk meminimalisir kesalahan. Bahkan, ia meminta jajarannya untuk melibatkan Organisasi Kesehatan PBB (World Health Organization/WHO) Indonesia dalam program vaksinasi.

Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9) minta jajarannya persiapkan rencana detil vaksinasi COVID-19 dalam waktu dua minggu. (Setpres RI)
Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9) minta jajarannya persiapkan rencana detil vaksinasi COVID-19 dalam waktu dua minggu. (Setpres RI)

“Saya minta dilibatkan WHO, WHO Indonesia agar mereka bisa memberikan training-training sehingga standarnya menjadi jelas. Hati-hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini, setelah saya pelajari semakin hari, saya yakin tidak mudah,” paparnya.

Libur Panjang, Jokowi Tidak Ingin Kasus Covid-19 Naik Lagi

Indonesia kembali akan menghadapi liburan panjang pada akhir Oktober nanti, karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW ditambah dengan cuti bersama. Maka dari itu Jokowi mengingatkan jajarannya khususnya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan berkegiatan di luar rumah.

“Mengingat kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang 1,5 bulan lalu mungkin setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid,” ujarnya.

Sejumlah orang mengenakan alat pelindung diri (APD) mendoakan jenazah orang yang meninggal akibat Covid-19 di krematorium di Bangli, Bali, 10 Oktober 2020. (Foto: Antara via Reuters)
Sejumlah orang mengenakan alat pelindung diri (APD) mendoakan jenazah orang yang meninggal akibat Covid-19 di krematorium di Bangli, Bali, 10 Oktober 2020. (Foto: Antara via Reuters)

Jokowi menambahkan, per 18 Oktober rata-rata kasus aktif virus corona di Indonesia sudah menyentuh angka 17,69 persen lebih rendah dibandingkan dengan kasus aktif Covid-19 global yang tercatat 22,54 persen. Sementara itu, rata-rata angka kematian mencapai 3,45 persen.

“Kemudian rata-rata kesembuhan di indonesia 78,84 persen, ini juga lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan dunia yang 74,67 persen. Kita 78,84, dunia 74,67 persen. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus terus kita perbaiki sehingga kita harapkan tren kasus di Indonesia semakin membaik,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Tito saat Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditayangkan online pada Minggu, 19 Juli 2020. (Foto: Screengrab)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Tito saat Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditayangkan online pada Minggu, 19 Juli 2020. (Foto: Screengrab)

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berada di rumah masing-masing meskipun sedang berliburan panjang. Hal ini, katanya, untuk menekan laju perebakan virus corona di tengah-tengah masyarakat.

“Yang pertama bagi rekan-rekan, bapak, ibu yang di daerahnya merah, daerahnya rawan penularan kalau memang bisa tidak pulang, dan tidak berlibur. Lebih baik mungkin mengisi waktu di tempat masing-masing, beres-beres rumah atau tempat tinggal, menikmati liburan bersama keluarga di kediaman masing-masing. Itu yang diharapkan,” ungkap Tito.

Jika pun terpaksa harus keluar kota, Tito menekankan pentingnya untuk melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) untuk memastikan warga-warga tersebut tidak terpapar virus corona. Hal ini tidak kalah pentingnya, agar tidak menulari keluarga di rumah, terutama keluarga yang masuk ke dalam kategori rentan.

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan orang banyak di daerahnya masing-masing. Tito juga akan berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata di seluruh daerah untuk membatasi jumlah kunjungan hingga maksimal 50 persen dari kapasitasnya.

“Kami akan sampaikan kepada seluruh daerah dan forkopimda agar mengidentifikasi daerah-daerah tempat liburan dan kira-kira berapa kapasitas, diatur. Ini masih ada waktu 4-5 hari. Diatur dengan para pengelola itu supaya tidak terjadi kerumunan. Mungkin dengan mengurangi kapasitas. Tidak adanya kegiatan, izin kepolisian, tidak memberikan izin kegiatan keramaian dengan musik-musik kemudian kumpulan besar,” jelasnya. [gi/ab]

Recommended

XS
SM
MD
LG