JAKARTA —
Meski bangunan gereja HKBP Filadelfia masih disegel oleh pemerintah daerah kabupaten bekasi, jemaat Kristien gereja tersebut tetap bertekad tetap melakukan kebaktian malam natal di lokasi itu, Selasa (24/12). Namun belum juga di mulai ibadah tersebut, sekelompok massa menghadang para jemaat dan melempari dengan telur busuk dan air kotor.
“Tadi kami sampai jam 18.05 WIB. Tapi belum juga tiba di lokasi gereja, massa sudah menghadang. Kami dilempari dengan telur busuk, air seni dan air selokan. Polisi ada, tapi diam saja dan tidak mau menangkap orang-orang yang melempari kami. Orang-orang itu banyak sekali, kita tidak tau darimana mereka,” kata Ibu Tambunan, salah seorang jemaat yang hadir di gereja tersebut.
Salah seorang pengurus sekaligus juru bicara Gereja HKBP Filadelfia, Pendeta Palti Panjaitan menjelaskan setelah kejadian itu, para jemaat langsung menuju kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tambun bekasi untuk melaporkan kejadian. Selain itu menurutnya, para jemaat melangsungkan kebaktian malam natal di kantor polsek itu. ia mengaku heran dengan sikap aparat polisi yang malah mendiamkan aksi kekerasan yang terjadi.
“Kita terkepung oleh massa dari kiri kanan muka belakang. Banyak yang jadi korban. Semua jemaat basah kuyup oleh air kotor yang mereka lempar. Polisi tidak melakukan apa-apa, padahal mereka melihat pelakunya. Polisi malah mendesak kita mundur. Massa itu sebenarnya sedikit, dan polisi seharusnya bisa menindak mereka, namun tampaknya polisi tidak mau. Saya lihat ada kerjasama antara polisi dengan massa penyerang itu,” kata Pendeta Palti.
Pendeta Palti Panjaitan menambahkan, akibat penghadangan itu, kebaktian jemaat Gereja HKBP Filadelfia dilakukan di kantor Polsek Tambun Bekasi. Usai melakukan kebaktian, para jemaat kemudian membuat laporan aksi kekerasan itu.
Koordinator Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar kepada VOA mengaku heran dengan sikap pemerintah di hari Natal ini tidak mampu melindungi kelompok minoritas dalam beribadah.
“Momentum yang spesial seperti ini saja, Pemerintah tidak bisa memproteksi warganya untuk bisa merayakan natal. Jadi puncak pembiaran kasus Filadelfia bisa kita lihat hari ini. Ini adalah upaya peniadaan dari pemerintah terhadap kelompok minoritas,” kata Haris Azhar.
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom kepada VOA Selasa (24/12) memastikan umat beragama mempunyai hak untuk beribadah dimanapun. Negara tegasnya, bertugas memberikan izin pendirian rumah ibadah sesuai dengan persyaratan yang ada.
“Sebetulnya orang bebas beribadah. Adalah tugas negara untuk mengayomi dan memberikan izin sesuai dengan persyaratan yang ada. Terkait dengan makin banyaknya ibadah-ibadah yang dilarang atau gereja sulit berdiri, itu dipahami sebagai pemaksaan kehendak dari sekelompok orang. Pemerintah seharusnya bisa mendidik masyarakat agar beragama dengan cerdas sehingga tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan pemahaman sendiri, tapi hukum yang harus ditegakkan,” kata Pendeta Gomar Gultom.
Gereja HKBP Filadelfia di Tambun Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih disegel pemerintah setempat karena dianggap bermasalah dalam mengurus perizinan pembangunan. Padahal pengadilan tinggi telah memenangkan perizinan pembangunan rumah ibadah tersebut dan memerintahkan Pemkab Bekasi mencabut segel gereja.
“Tadi kami sampai jam 18.05 WIB. Tapi belum juga tiba di lokasi gereja, massa sudah menghadang. Kami dilempari dengan telur busuk, air seni dan air selokan. Polisi ada, tapi diam saja dan tidak mau menangkap orang-orang yang melempari kami. Orang-orang itu banyak sekali, kita tidak tau darimana mereka,” kata Ibu Tambunan, salah seorang jemaat yang hadir di gereja tersebut.
Salah seorang pengurus sekaligus juru bicara Gereja HKBP Filadelfia, Pendeta Palti Panjaitan menjelaskan setelah kejadian itu, para jemaat langsung menuju kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tambun bekasi untuk melaporkan kejadian. Selain itu menurutnya, para jemaat melangsungkan kebaktian malam natal di kantor polsek itu. ia mengaku heran dengan sikap aparat polisi yang malah mendiamkan aksi kekerasan yang terjadi.
“Kita terkepung oleh massa dari kiri kanan muka belakang. Banyak yang jadi korban. Semua jemaat basah kuyup oleh air kotor yang mereka lempar. Polisi tidak melakukan apa-apa, padahal mereka melihat pelakunya. Polisi malah mendesak kita mundur. Massa itu sebenarnya sedikit, dan polisi seharusnya bisa menindak mereka, namun tampaknya polisi tidak mau. Saya lihat ada kerjasama antara polisi dengan massa penyerang itu,” kata Pendeta Palti.
Pendeta Palti Panjaitan menambahkan, akibat penghadangan itu, kebaktian jemaat Gereja HKBP Filadelfia dilakukan di kantor Polsek Tambun Bekasi. Usai melakukan kebaktian, para jemaat kemudian membuat laporan aksi kekerasan itu.
Koordinator Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar kepada VOA mengaku heran dengan sikap pemerintah di hari Natal ini tidak mampu melindungi kelompok minoritas dalam beribadah.
“Momentum yang spesial seperti ini saja, Pemerintah tidak bisa memproteksi warganya untuk bisa merayakan natal. Jadi puncak pembiaran kasus Filadelfia bisa kita lihat hari ini. Ini adalah upaya peniadaan dari pemerintah terhadap kelompok minoritas,” kata Haris Azhar.
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom kepada VOA Selasa (24/12) memastikan umat beragama mempunyai hak untuk beribadah dimanapun. Negara tegasnya, bertugas memberikan izin pendirian rumah ibadah sesuai dengan persyaratan yang ada.
“Sebetulnya orang bebas beribadah. Adalah tugas negara untuk mengayomi dan memberikan izin sesuai dengan persyaratan yang ada. Terkait dengan makin banyaknya ibadah-ibadah yang dilarang atau gereja sulit berdiri, itu dipahami sebagai pemaksaan kehendak dari sekelompok orang. Pemerintah seharusnya bisa mendidik masyarakat agar beragama dengan cerdas sehingga tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan pemahaman sendiri, tapi hukum yang harus ditegakkan,” kata Pendeta Gomar Gultom.
Gereja HKBP Filadelfia di Tambun Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih disegel pemerintah setempat karena dianggap bermasalah dalam mengurus perizinan pembangunan. Padahal pengadilan tinggi telah memenangkan perizinan pembangunan rumah ibadah tersebut dan memerintahkan Pemkab Bekasi mencabut segel gereja.
