Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan menerapkan sistem teknologi dan digitalisasi data untuk memudahkan pemantauan serta koordinasi berbagai hal di daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan-badan pemerintahan. Hal ini diyakini akan menjadikan komunikasi dan kerja pemerintahan lebih efektif, sehingga pemerintah provinsi dapat langsung bekerja sesuai program untuk melayani masyarakat.
“Kalau di Jawa Timur ini kan dinasnya berpencar (tempat) ya, tidak di satu area. Saya rasa tidak efektif kalau kita ada hal yang urgent kemudian kita panggil, macetnya lagi dan seterusnya, maka tadi Pak Wagub juga menyampaikan, mungkin secara rutin kami akan melakukan semacam video conference bersama dinas-dinas tertentu, atau badan-badan tertentu,” kata Khofifah di hari pertama ia bekerja sebagai Gubernur Jawa Timur.
Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi data menurut Khofifah, sangat bermanfaat untuk melakukan langkah-langkah terkait peristiwa yang terjadi, seperti bencana alam.
Khofifah menegaskan akan membangun sistem konektivitas antar-dinas, badan dan lembaga, baik di daerah maupun pusat, sehingga antisipasi dan kewaspadaan dapat semakin ditingkatkan melalui komunikasi yang cepat dengan data yang lengkap. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis Jawa Timur yang 80 persen merupakan daerah rawan bencana, mulai letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor, angin puting beliung, hingga tsunami.
“Kalau teman-teman (wartawan) ke sini, kita bisa klik, ya bu di sana ada banjir, klik lagi di sana ada banjir, klik lagi mungkin ini early warning system-nya harus ada dan seterusnya. Teman-teman sudah bisa ngeklik di sini misalnya, atau mungkin by system bisa lewat web, tidak bisa semua pasti bisa mengakses update dari seluruh hal yang mungkin bisa menjadi kewaspadaan bersama, antisipasi bersama, dan deteksi bersama. Kita juga ingin ada kampung siaga bencana yang bisa diperluas, itu masuk dalam 99 hari (kerja) kita,” terang Khofifah.
MTI Surabaya Apresiasi Rencana Pemprov Jatim
Koordinator Masyarakat Tangguh Inklusif (MTI) Surabaya, Diana Dewi, mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan membangun sistem konektivitas dan komunikasi terkait penanganan bencana. Diana mendorong penyediaan infrastruktur darurat di bidang komunikasi, karena persoalan sarana komunikasi yang terputus saat bencana terjadi sering dilupakan.
“Kita juga butuh sebuah koneksi yang tidak hanya di depan saja, tidak hanya pada saat mitigasi bencana. Kalau pun bencananya sudah terjadi, jadi di fase tanggap darurat, itu kita biasanya melupakan infrastruktur emergency untuk komunikasinya juga, itu yang kadang-kadang belum terpikirkan. Kalau bisa sekalian dipikirkan, jadi tidak hanya pada saat mitigasi saja. Itu sinyal hilang, dari pengalaman relawan yang tergabung di MTI itu sering kali butuh waktu satu hari sampai dua hari untuk membuka jaringan komunikasi, baik kitu telepon maupun sinyal pakai GSM. Jadi butuh sekali backup plan pada saat tanggap darurat,” tutur Diana Dewi kepada VOA.
Fasilitas komunikasi dan digitalisasi data yang ditunjang infrastruktur komunikasi pendukung, menurut Diana akan sangat bermanfaat dalam menyiapkan masyarakat maupun aparatur pemerintahan dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana.
“Data, informasi itu sebetulnya kan sudah ada dari badan-badan yang mengeluarkan, seperti PVMBG, terus BMKG, itu mereka sudah mengeluarkan, hanya saja kadang-kadang informasi itu tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke OPD, sehingga masyarakat pun yang seharusnya sudah bersiap-siap, banyak sering terlambat. Atau juga kalau ada informasi dari bawah, kayak misalnya pengamatan, misalnya ada peringatan dini dari BMKG, misalnya hujan lebat terus banjir, mereka sudah mulai bisa mengamati tapi kemudian informasi ini berhenti, tidak bisa sampai ke pusat atau sampai ke badan yang dituju, karena kurangnya fasilitas komunikasi juga,” pungkas Diana. (pr/em)
