Tautan-tautan Akses

Film G30S/PKI Bahan Diskusi, Bukan Sumber Kebenaran

  • Nurhadi Sucahyo

Pemutaran film G30S/PKI di SMP Muhammadiyah Minggir, Yogyakarta (Foto: VOA/Nurhadi)

Film Penumpasan Pengkhianatan G 30S/PKI selalu menjadi kontroversi di akhir September setiap tahunnya di tanah air. Tak terkecuali kali ini, di mana pro dan kontra pemutarannya kembali mengemuka.

Bagi Dita Nurjanah, siswi SMP Muhammadiyah Minggir, Yogyakarta yang baru berumur 14 tahun, peristiwa terkait PKI tahun 1965 sebenarnya berjarak cukup jauh. Meski mempelajari peristiwa itu di sekolah, dia tetap belum memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi.

“Takut saya, ini menyeramkan, menakutkan. Mereka dibunuh terus dimasukkan ke Lubang Buaya waktu meninggal,” komentar Dita.

Ketika sekolahnya dan Komando Rayon Militer (Koramil) Minggir, Yogyakarta mengadakan acara nonton bareng film tentang PKI Jumat malam (29/9), kesan yang muncul baginya adalah ketakutan dan kengerian.

Film "Penumpasan Pengkhianatan G 30S/PKI" diproduksi tahun 1984 hasil karya sutradara sineas kondang Arifin C. Noor. Karena dibuat oleh Orde Baru, banyak yang melihat ini adalah film propaganda yang tidak sepenuhnya berisi kebenaran sejarah. Karena alasan itulah, pemutarannya kembali ditentang oleh banyak pihak.

Namun, atas instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, tahun ini acara nonton bareng film tersebut kembali marak. Sebuah stasiun televisi bahkan menayangkannya pada Jumat malam lalu.

SMP Muhammadiyah Minggir di Yogyakarta pun tak mau ketinggalan. Sekitar 700 siswa, warga sekitar sekolah dan sejumlah aparat TNI setempat menggelar acara nonton bersama. Menurut Sudarmono, salah satu guru di sekolah itu, film itu adalah pengingat bagi anak muda tentang apa yang terjadi di tahun 1965.

“Pemutaran film yang bersifat dokumenter karena berisi sejarah, itu akan lebih berkesan karena bentuknya visualisasi sejarah. Nah, apa yang ditayangkan di situ bisa di cek ulang dengan buku-buku sejarah yang ada, seandainya ada temuan-temuan yang cocok, itu berarti membuktikan bahwa Gerakan 30 S/PKI itu benar-benar ada. Untuk paham komunis, seharusnya memang tidak boleh hidup di Indonesia,” kata Sudarmono.

Layaknya anak-anak pada umumnya, menyaksikan adegan penembakan dan penyiksaan yang digambarkan dalam film tentu saja menimbulkan kengerian. Antara takut dan penasaran, bagi sebagian besar siswa seperti Dita Nurjanah, menonton film bersama seluruh teman tetap merupakan acara yang menghibur.

Bagi Komandan Koramil Minggir, Yogyakarta, Kapten Infantri Noegroho Agoeng Trapsilo, film ini memiliki misi penting. Di depan para penonton dia mengatakan, melalui film generasi muda menjadi tahu bahwa peristiwa tahun 1965 benar adanya.

“Dari Koramil, kami memberi pesan bahwa sejarah tahun 1965 itu pernah terjadi dan dilakukan oleh komunis. Harapannya itu tidak terjadi lagi ke depan, seperti kita ketahui, komunis sudah dua kali melakukan pemberontakan, itu yang disebut sebagai bahaya laten. Suatu saat tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemberontakan lagi. Kita harus selalu waspada. Ini sebagai pelajaran untuk adik-adik untuk mengenal sejarah, supaya para siswa paham,” kata Noegroho Agoeng Trapsilo.

Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Prof Djoko Suryo kepada VOA mengatakan, film sebagaimana sebuah buku, tidak dapat dianggap sebagai sumber kebenaran. Apa yang ditulis buku atau digambarkan film, mengandung subyektifitas. Karena itu, sebuah film sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai referensi fakta sejarah. Karya-karya semacam ini harus diposisikan sebagai bahan diskusi.

“Ada aspek-aspek faktual historis dan yang bersifat seni. Seperti kalau kita membaca buku naskah historiografi tradisional seperti serat atau babad. Ada banyak simbol disitu. Pembacanya harus bisa memilah mana yang faktual, mana yang historis dan mana yang mistis. Untuk masa kini, apalagi peristiwa ini sudah lewat dan menjadi kontroversi, film itu disajikan sekadar untuk memberikan wawasan dan bahan diskusi untuk mendewasakan. Boleh berdebat tetapi sebagai diskusi saja," katanya .

Djoko Suryo menambahkan, seluruh pihak harus dewasa menghadapi pertentangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Peran sejarawan dibutuhkan untuk membantu masyarakat menganalisasi sejarah sebagai upaya bersama untuk menemukan kebenaran. Namun, Joko Suryo mengingatkan, tidak ada kebenaran yang mutlak.

“Dituntut wawasan, cara membaca, cara mengintrepretasi, kerangka pemikiran dan pemahaman mengenai aspek-aspek sejarah dalam film ataupun buku. Ada unsur seni di dalamnya, harus dipilah mana yang faktual mana yang tidak. Dalam film itu ada aspek seni yang dipakai untuk membantu menarasikannya. Nah, masyarakat yang dewasa akan tahu bagaimana menyikapi film seperti ini. boleh saja menjadi kontroversi, tapi tidak perlu menjadi sumber konflik,” tambah Djoko Suryo.

Mengenai ide Presiden Jokowi untuk membuat film baru terkait peristiwa tahun 1965, Djoko Suryo menyambut baik. Seperti juga sebuah buku, selalu ada penulisan ulang terhadap peristiwa sejarah. Syaratnya, harus ada kajian mendalam untuk semaksimal mungkin menghadirkan kebenaran dalam film itu. [ns/gp]

XS
SM
MD
LG