Filipina Tuntut Lebih Banyak Bantuan AS untuk Pertahankan Pakta

Pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghendaki lebih banyak bantuan militer dari AS. Sebagai imbalannya, Filipina tidak akan membatalkan perjanjian keamanan penting dengan AS, kata juru bicaranya Senin (15/2). Dia menolak kritikan yang menyebutkan bahwa tuntutan itu sama dengan pemerasan.

Juru bicara presiden, Harry Roque, mengatakan Filipina selama ini menerima lebih sedikit bantuan keamanan dari AS dibandingkan Pakistan dan negara-negara lain. Padahal Manila telah menjalin perjanjian aliansi yang lama dengan Washington, katanya. Roque tidak merincikan berapa banyak lagi yang harus diberikan oleh AS supaya "Visiting Forces Agreement" terus berlanjut. Perjanjian itu mengatur prosedur yang melibatkan personel militer AS di Filipina.

Duterte mengatakan dalam pidato pekan lalu bahwa apabila AS ingin mempertahankan perjanjian militer itu, "mereka harus membayar." Tahun lalu Duterte pernah memerintahkan agar perjanjian itu dicabut.

"Ini merupakan tanggung jawab bersama, tapi bagian tanggung jawab Anda tidak gratis," kata Duterte, yang dikenal blak-blakan.

Roque mengatakan bahwa "yang diinginkan Presiden (Duterte) adalah, apabila Anda tetap ingin menggunakan wilayah kami, kami ingin kompensasi yang adil. Bukan recehan, bukan peralatan yang sudah kuno."

BACA JUGA:

Filipina, China Sepakat Jalin Kerja Sama untuk Pemulihan Pasca-Pandemi

Pemerintahan Duterte memberitahu pemerintah AS pada Februari tahun lalu bahwa Filipina berniat membatalkan perjanjian 1998 tersebut. Perjanjian itu memungkinkan kehadiran pasukan AS dalam jumlah besar untuk melakukan latihan gabungan dengan pasukan Filipina.

Perjanjian itu juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi AS agar para tentaranya boleh tinggal sementara di Filipina. Pembatalan perjanjian itu sedianya akan berlaku setelah 180 hari, pada Agustus. Tapi Duterte telah menangguhkannya. [vm/jm]