Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah meminta Kongres negara itu untuk memperpanjang berlakunya undang-undang darurat militer sampai Desember di Mindanao, di mana militer telah berperang untuk mengatasi pemberontakan berdarah oleh militan Islam.
Lebih dari 500 orang tewas dalam konflik tersebut, yang dimulai setelah usaha yang gagal oleh pasukan keamanan untuk menangkap Isnilon Hapilon, seorang pemimpin militan yang terkait dengan ISIS.
Pemberontak membakar beberapa bangunan, termasuk sebuah gereja, dan menyandera beberapa orang, sehingga mendorong Duterte untuk memberlakukan undang-undang darurat selama 60 hari pada tanggal 23 Mei di pulau berpenduduk 21 juta orang itu.
Perintah presiden itu akan berakhir pada hari Sabtu, 22 Juli, sebagaimana diamanatkan di bawah konstitusi Filipina. Juru bicara kepresidenan Ernesto Abella mengatakan kepada wartawan di Manila hari Selasa bahwa Duterte telah memastikan bahwa pemberontakan itu belum akan bisa teratasi sampai pada tanggal itu.
Lebih dari 400 pemberontak tewas dalam pertempuran tersebut. [lt]
