Tautan-tautan Akses

5 Hal Paling Menarik dari Debat Pilpres: Prabowo dan Uang, Ma’ruf Membisu


Debat perdana Pilpres 2019 telah berlangsung pada Kamis (17/01).

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, berdebat dengan Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, membahas isu hukum, hak asasi manusia, terorisme dan korupsi.

Para kandidat bersalaman seusai debat.
Para kandidat bersalaman seusai debat.

Dan riuh debat beresonansi hingga ke dunia maya. Tanda pagar #DebatPilpres2019 sangat ramai digunakan dan bahkan sempat menjadi trending topic dunia.

Lalu apa saja yang ramai dibahas netizen sepanjang dan setelah debat berdurasi sekitar 2,5 jam itu berlangsung? Kami merangkum lima di antaranya.

Ratna Sarumpaet kembali mencuat

Ratna Sarumpaet tentunya tidak hadir di panggung debat. Nama tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-undang ITE itu juga tidak disebut secara gamblang. Lalu apa yang terjadi?

Saat debat terkait penegakan hukum, calon presiden Prabowo Subianto mengklaim penegakan hukum di masa kepemimpinan Joko Widodo berat sebelah.

Dia mencontohkan saat ada kepala daerah yang menyatakan dukungan pada Jokowi-Ma’ruf, kepala daerah itu tidak dipermasalahkan.

"Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, tapi sekarang ditahan, ditangkap. Saya rasa ini pelanggaran HAM, " kata Prabowo.

Jokowi pun menanggapi, “Jangan menuduh seperti itu, Pak Prabowo”.

Menurutnya, karena Indonesia adalah negara hukum, jika ada bukti maka sebaiknya disampaikan kepada penegak hukum. Jokowi pun memberikan contoh kasus.

"Kita ini sering grusa-grusu menyampaikan sesuatu. Misalnya, jurkamnya pak Prabowo, katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konfrensi pers bersama-sama. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik," tambah Jokowi.

Mendengar jawaban itu, Prabowo dan Sandiaga tampak tersenyum-senyum.

Banyak penonton di ruang debat pun terdengar tertawa. Dan tidak hanya itu, sosial media riuh mengomentari adu-komentar tersebut.

Prabowo dan uang

Netizen juga ramai mengomentari jawaban Prabowo terkait solusi mengatasi korupsi birokrasi.

Menurut Prabowo korupsi aparat pemerintah terjadi karena penghasilan mereka kecil.

“Akar masalahnya karena penghasilan para birokrat itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin, saya akan memperbaiki kualitas hidup birokrat secara realistis," kata Prabowo.

Prabowo meyakini dengan menaikkan gaji pejabat, mereka tidak akan “tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok dan akan mempengaruhi dia.”

Tidak hanya itu, Prabowo menegaskan jika aparat yang gajinya sudah dinaikkan tetap korupsi, dia akan menindak “sekerasnya.”

“Kita taruh ke pulau terpencil, suruh tambang pasir atau lainnya," ucap Prabowo.

Suasana setelah debat.
Suasana setelah debat.

Namun, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo tidak sependapat. Menurutnya penghasilan aparatur sipil negara besar.

“Sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar," kata Jokowi.

Menurutnya, untuk menuntaskan masalah korupsi yang terpenting adalah mengedepankan perekrutan pegawai-pegawai yang kompeten, perampingan dan pengawasan.

​Lalu bagaimana faktanya? Kita ambil contohnya: aparat penegak hukum.

Berdasarkan data Komisi Yudisial (KY), dari 2005 hingga Agustus 2018 ada 19 hakim yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi.

Kalau dilihat gajinya, berdasarkan PP No. 94 tahun 2012, gaji hakim adalah antara rentang Rp4,2 juta dan Rp31 juta, sementara tunjangan hakim antara Rp8,5 juta dan Rp40,2 juta.

Jateng lebih besar dari Malaysia?

Masih soal penilaian bahwa gaji pejabat di Indonesia rendah, Prabowo kembali mengeluarkan pernyataan yang membuat netizen bertanya-tanya.

Prabowo menyebut gaji gubernur di Indonesia sebesar Rp8 juta tidak cukup dibandingkan luas wilayah yang dikelolanya. Alhasil, korupsi pun menurutnya akan lebih berpotensi terjadi.

"Kemudian gubernur itu mengelola, umpamanya, Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang begitu besar ini hal-hal yang tidak realistis,"ujar Prabowo.

Nah, yang membuat netizen mengernyutkan kening adalah pernyataan Prabowo yang menyebut Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas Jawa Tengah adalah 32.554 km². Sementara, luas Malaysia menurut data dari KBRI Kuala Lumpur adalah 329.847 km².

Namun, sejumlah netizen menyebut yang dimaksud Prabowo bukan luas daerah, tetapi jumlah penduduk.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Jawa Tengah adalah sekitar 36 juta jiwa. Sementara penduduk Malaysia berjumlah sekitar 31 juta orang.

Ma’ruf yang membisu

Jika ada figur dalam debat tadi malam yang menjadi perbincangan netizen, tetapi bukan karena pernyataannya, dia adalah calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin.

Dalam mayoritas debat yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, jawaban mayoritas dijawab oleh calon presiden Joko Widodo.

Di awal, ketika Jokowi meminta Ma’ruf melanjutkan jawaban karena masih ada waktu yang tersisa, Ma’ruf menjawab “cukup”. Dan ini tidak hanya sekali.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) non aktif itu tampak aktif, selalu mengambilkan bola ping pong pertanyaan untuk kubunya.

Ma’ruf baru mulai angkat suara panjang, ketika menjawab pertanyaan soal terorisme.

"Terorisme adalah kejahatan, harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad, oleh karena itu haram dilakukan.

“Terorisme dianggap melakukan kerusakan. Perusak harus dihukum dengan berat," kata Ma'ruf.

Netizen di Twitter pun ramai menyambut Ma’ruf yang mulai bersuara, meskipun tidak sering.

Ma’ruf menyebut akan fokus menanggulangi terorisme melalui pencegahan dengan “pendekatan humanis tanpa melanggar HAM, dan mengajak ormas keagamaan.”

Caleg eks-napi korupsi

Joko Widodo dalam paruh terakhir debat bertanya kepada rivalnya, Prabowo Subianto terkait keputusan partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra, mengusung sejumlah calon legislatif (caleg) yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang digunakan Jokowi, sebanyak enam caleg Gerindra adalah eks-napi korupsi. “Dan ketum partai yang menandatangani”.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Prabowo menegaskan bahwa eks-napi korupsi bisa nyaleg sebagai wujud dari demokrasi. “Kita umumkan ke rakyat. Kalau rakyat enggak mau milih, enggak akan dipilih.”

"Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, dan hukum mengizinkan dia masih bisa (nyaleg), dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan lain, mungkin korupsinya juga tidak seberapa," tambah Prabowo.

Dia pun mencontohkan “korupsi yang tidak seberapa” itu.

"Kalau curi ayam, benar itu salah. Tapi kalau rugikan rakyat triliunan itu yang harus kita habiskan di Indonesia ini," kata Prabowo.

Dan pernyataan Prabowo soal korupsi yang tidak seberapa itu menjadi perbincangan netizen.

Meskipun begitu, tidak sedikit pula yang mendukung Prabowo.

Menilik data ICW, jika dilihat dari partai pengusungnya, terhadap 17 caleg eks-napi korupsi yang berasal dari partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf).

Sementara, dari partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga), terdapat 15 caleg yang merupakan mantan napi kasus korupsi. (rh)

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG