Tautan-tautan Akses

Debat Calon Wakil Presiden Bertema SDM dan Iptek


Debat capres ketiga (VOA/Fathiyah Wardah)
Debat capres ketiga (VOA/Fathiyah Wardah)

Komisi Pemilihan Umum selenggarakan debat calon wakil presiden yang bertema sumber daya manusia dan Iptek.

KPU kembali menyelenggarakan debat. Kali ini debat yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu malam merupakan debat yang diikuti oleh calon wakil presiden.

Debat yang mengusung tema Sumber Daya Manusia dan IPTEK ini dimoderatori oleh Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada Dwikorita Karnawati.

Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Jusuf Kalla mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi misinya. Jusuf Kalla mengatakan peningkatakan derajat sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Sistem pendidikan nasional lanjutnya harus mengutamakan peningkatan kecerdasan dan ahlak peserta didik. Lembaga teknologi seperti Lembaga lmu Pengetahuan Indonesia, Badan Nuklir Nasional dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai ujung tombak peningkatan SDM ke depan.

Calon wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan insentif pada perguruan tinggi dan perusahaan yang melakukan inovasi. Hal ini perlu untuk mengurangi larinya sumber daya manusia yang baik ke luar negeri.

Dalam debat tersebut, JK sempat ditanya perihal sikapnya yang pernah tidaksetuju dengan konsep pendidikan gratis. Dia mengatakan pentingnya subsidi silang antara siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu. Bagi siswa yang mampu, katanya, bisa dikenakan biaya beberapa kali lipat lebih mahal dari yang kurang mampu.

Sementara calon wakil Presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa menyatakan perlunya membangun pusat-pusat inovasi yang merupakan bagian dari peningkatan daya saing bangsa.

Untuk itu lanjutnya diperlukannya adanya peningkatan anggaran untuk perguruan tinggi terkait IPTEK. Jika terpilih kata Hatta pemerintahannya akan menyalurkan dana Rp10 Trilliun ke perguruan tinggi dalam waktu 5 tahun ke depan.

Disamping itu tambahnya perlunya ada penambahan guru serta adanya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

Mentan Menristek ini juga menyatakan perlunya penajaman riset yang dilakukan seluruh lembaga riset di Indonesia. Penajaman riset itu khususnya harus dilakukan pada sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan masyarakat Indonesia.

Sedikitnya kata Hatta ada enam sektor yang harus menjadi fokus utama dalam riset di Indonesia. Yaitu, riset dalam sektor pangan, energi, transportasi, pertahanan, kedokteran dan kesehatan, serta kebumian termasuk di dalamnya riset mengenai maritim.

Untuk mewujudkan riset yang efisien, kata Hatta, perlu dilakukan koordinasi yang ditangani langsung oleh pemerintah.

Hatta juga menjelaskan dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk mencegah tenaga unggul Indonesia lari ke luar negeri. Pendekatan pertama dilakukan dengan strategi pembangunan. Dengan strategi pembangunan, diharapkan para tenaga kerja unggul tersebut bisa mendapatkan kesempatan kerja yang baik di Indonesia.

Sedangkan pendekatan kedua, menurut Hatta, dilakukan dengan sengaja mengembangkan karier tenaga kerja unggulan tersebut di luar negeri. Dengan demikian, para tenaga kerja unggula itu bisa menemukan akses pasar ke Indonesia. Dia juga menilai pentingnya revitalisasi balai latihan kerja untuk memperkecil kesenjangan daya saing tenaga kerja di sejumlah daerah.

Lebih lanjut Hatta menyatakan jika menang, ia akan menghentikan pengiriman TKW ke luar negeri. Alasannya, terlalu banyak persoalan dalam pengiriman TKW ke luar negeri, yang mengganggu harkat dan martabat Indonesia.

Hatta mengatakan, pengiriman SDM ke luar negeri tetap diperbolehkan, tetapi bukan tenaga murah atau pekerja kasar. Pengiriman tenaga kerja murah dianggap Hatta menganggu harkat martabat Indonesia. Untuk mencegah pengiriman SDM ke luar negeri, kata Hatta, pertumbuhan ekonomi dalam negeri perlu didorong. Salah satunya, kata dia, dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Burhanuddin Muhtadi menyatakan debat sebenarnya hanya mempengaruhi pilihan dari 20 persen pemilih Indonesia.

XS
SM
MD
LG