Tautan-tautan Akses

Debat Capres Ketiga Bahas Politik Luar Negeri


Calon Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Capres Joko Widodo berjabat tangan (foto: dok).
Calon Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Capres Joko Widodo berjabat tangan (foto: dok).

Prabowo Subianto mengatakan kondisi dalam negeri harus aman dan sejahtera jika ingin memiliki posisi tawar dengan bangsa lain, sementara Jokowi menerapkan prinsip bebas aktif.

Dalam debat calon presiden ke tiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu malam (22/6) di Jakarta, calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto mengatakan politik luar negeri merupakan cermin dari kondisi dalam negeri.

Kondisi di dalam negeri, menurutnya, harus aman dan rakyatnya harus sejahtera karena politik luar negeri tidak akan berarti kalau kekuatan dalam negerinya lemah.

Dia juga mengulang bahwa ketahanan nasional akan kuat jika rakyatnya sejahtera. Tidak mungkin suatu negara merdeka dan dihormati serta mempunya posisi tawar dengan bangsa lain, tambahnya, apabila kondisi dalam negeri lemah dan rakyatnya miskin. Prabowo menyatakan akan berusaha membereskan permasalahan yang ada dan menguatkan perekonomian negara.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa ia akan mengedepankan diplomasi persahabat luar negeri dengan negara lain dengan tidak mengesampingkan kepentingan nasional. Prabowo juga akan memperkuat industri alutsista nasional.

Ketika ditanya soal tenaga kerja Indonesia (TKI), Prabowo menilai banyaknya TKI yang terpaksa bekerja di luar negeri dikarenakan tidak ada lapangan pekerjaan di dalam negeri dan juga karena kemiskinan dan itu harus ditangani.

Apabila harus mengirim TKI tambahnya calon TKI harus diseleksi, didik dan bersertifikat.

"Ekonomi kita harus kuat, kekayaan nasional kita harus kita amankan baru kita memperkuat semua sendi-sendi kekuatan nasional dan dengan demikian kita akan disegani oleh semua negara. Intinya adalah kita tidak ingin punya musuh , kita ingin damai dengan semua orang tetapi kita cinta dengan kemerdekaan kita, tidak sejengkal tanah pun akan kita lepas. Tidak sejengkal tanahpun akan kita lepas, kita akan pertahankan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan," ujarnya, dalam debat dengan moderator Hikmahanto Juwana, guru besar Universitas Indonesia bidang politik.

Sementara itu, calon presiden dengan nomor urut dua, Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan tetap menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Untuk mewujudkan itu, Jokowi menilai perlunya membangun ketahanan nasional. Salah satunya adalah dengan memodernisasi pertahanan dunia maya dan pertahanan hibrida.
Calon presiden dari PDI-Perjuangan, Joko Widodo, dalam debat presiden ke tiga, Minggu (22/6). (VOA/Fathiyah Wardah)
Calon presiden dari PDI-Perjuangan, Joko Widodo, dalam debat presiden ke tiga, Minggu (22/6). (VOA/Fathiyah Wardah)

Dalam meningkatkan ketahanan nasional, Jokowi menjelaskan ada tiga hal yang harus ditingkatkan, yaitu kesejahteraan prajurit dan keluarganya, modernisasi alat pertahanan serta modernisasi industri pertahanan.

Dia juga ingin mengandalkan pengoperasian pesawat tanpa awak atau drone untuk menjaga perairan Indonesia dan juga sebagai fungsi pertahanan serta mengawasi praktik pencurian ikan dan kayu.

Dalam sesi tanya jawab, Jokowi ditanya soal Indosat, perusahan strategis Indonesia yang dijual ketika Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden dan langkah apa yang akan diambil Jokowi.

Jokowi mengatakan akan kembali membeli Indosat jika terpilih sebagai presiden jika memungkinkan dengan harga wajar. Mantan Walikota Solo itupun memaklumi penjualan indosat itu karena memang kondisi ekonomi Indonesia saat itu sedang tidak stabil.

"Saya kira dalam jual beli seperti itu , jual beli saham pun bisa kita jual dan bisa kita bisa beli kembali tetapi untuk hal-hal yang sangat strategis kedepan saya kira ini akan menjadi incaran kita pertama bahwa Indosat harus kita beli kembai tentunya dengan harga yang wajar," ujarnya.

Saat ditanya mengenai hubungan dengan Australia yang naik turun, Prabowo mengatakan masalah ada di Australia yang sepertinya fobia kepada Indonesia dan menganggap Indonesia ancaman. Sementara Jokowi mengatakan ada masalah ketidakpercayaan (distrust) yang harus diatasi dengan diplomasi di antara kedua negara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik berharap debat calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan oleh KPU dapat menjadi referensi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Saya harap, jadikanlah kegiatan ini menjadi referensi untuk menentukan pilihan dan tetap harus ingat pemungutan suara untuk pemilu presiden adalah 9 Juli 2014," ujarnya.
XS
SM
MD
LG