Sejauh ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang nampaknya mantap duduk di kursi oposisi di parlemen. Partai-partai pendukung Prabowo-Sandi yang lain, bahkan Gerindra sebagai motor penggerak koalisi, masih belum memutuskan sikap masing-masing.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon meyakini, dalam negara demokrasi harus ada oposisi. Dia bahkan meyakinkan, partai itu selama ini menjadi pemimpin oposisi pemerintah.
Namun, ketika ditanya apakah dalam periode kedua Presiden Jokowi nanti, Gerindra akan kembali menjadi oposisi, Fadli Zon tak mau memberikan jawaban pasti. Padahal, rekan koalisasi mereka, PKS, terlihat mantap memilih jalur di luar pemerintahan.
Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Senin (8/7), Fadil Zon mengaku Gerindra akan menampung masukan berbagai pihak sebelum menentukan sikap. “Kita akan duduk rapat dan mendengarkan masukan dari kabupaten, provinsi, dari daerah-daerah, dari tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama, tokoh intelektual, dan nanti pada waktunya akan diputuskan. Jadi, masih jauh lah. Tenang aja. Waktunya belum mepet,” kata Fadli Zon.
Jika diminta, saat ini yang bisa dilakukan adalah berandai-andai. Kata Fadli Zon, pekerjaan menjadi oposisi dan sebagai bagian dari pemerintah ke depan akan sama beratnya. Jika diminta berandai-andai sebagai oposisi, mereka harus mengawasi terlalu banyak hal, mulai dari berbagai kebijakan hingga campur tangan asing dalam ekonomi.
Sementara jika memutuskan untuk menjadi bagian dari pemerintah, maka pekerjaannya akan terlalu berat, untuk memperbaiki keadaan yang menurut Fadli Zon, cenderung sudah agak kacau. Yang disebut agak kacau menurut Wakil Ketua DPR ini antara lain ekonomi tidak berjalan baik, dan angka pengangguran dan harga-harga yang meningkat.
“Kalau kita berada di dalam pemerintahan, pekerjaan itu sangat berat. Jadi saya kira, bacaan kita terhadap keadaan harus tepat dulu. Ini tidak akan mudah. Pemerintahan yang akan datang dalam mengatasi berbagai persoalan, menurut saya sangat-sangat berat dan tantanganya sangat besar, karena kepemimpinannya bukan kepemimpinan yang punya resep yang baik untuk memperbaiki keadaan,” tambah Fadli Zon.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera pekan lalu menyuarakan keinginannya agar partai pengusung Prabowo-Sandi tetap bersama-sama sebagai kubu penyeimbang. Menurut Mardani, PKS berharap Gerindra, PAN, Demokrat, dan Berkarya melanjutkan kerja sama yang sudah terbangun sebelum ini.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga menyarankan Gerindra dan PKS untuk tetap berada di luar pemerintahan. Menurut Muhaimin seperti dikutip media, Indonesia memerlukan oposisi dan sebaiknya Gerindra dan PKS mempertahankan posisi tersebut.
Indonesia Tak Ramah Oposisi
Direktur Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad menilai, Indonesia memang tidak begitu ramah dengan oposisi. Tidak hanya dialami Gerindra, kata Nyarwi secara umum partai-partai di Indonesia kesulitan membangun blok oposisi. Namun, selama ini peran oposisi sebagai pengawas pemerintah, sebenarnya sudah dijalankan, tidak hanya oleh anggota parlemen dan elit politik, tetapi juga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Oposisi bagi pemeritah yang berkuasa sulit di bangun di Indonesia terutama karena sistem presidensial yang dianut.
“Dalam UUD itu tidak memberikan tempat resmi bagi hadirnya blok oposisi. Karena yang ada adalah DPR yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif yang dipimpin presiden. Faktor kedua terkait budaya oposisi. Budaya oposisi tidak berkembang dengan baik, tidak hanya di kalangan politisi, tetapi juga di kalangan masyarakat secara luas,” kata Nyarwi Ahmad.
Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menempatkan cita-cita kenegaraan sebagai yang paling utama. Sementara demokrasi, lanjut Nyarwi, diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai cita-cita negara bangsa. Karena oposisi ada dalam konsep demokrasi, maka secara otomatis, isu kebangsaan dan kenegaraan lebih dominan dibanding isu demokrasi atau kelembagaan oposisi.
Pengalaman politik Indonesia membuktikan, oposisi tidak pernah memperoleh tempat yang layak. Karena trauma dengan demokrasi perlementer, maka pada periode demokrasi terpimpin kelompok oposisi disingkirkan. Setelah itu, pada masa Orde Baru, tekanan pemerintah terhadap oposisi juga sangat tinggi, bahkan ada skenario untuk menghilangkan kelompok ini.
Pasca reformasi, partai-partai sebenarnya lahir dari gelombang oposisi dari kelompok pro demokrasi. Anehnya, kata Nyarwi, mayoritas partai sama-sama berupaya merebut kekuasaan. Ada keyakinan bahwa kue kekuasaan paling besar adalah jabatan eksekutif, karena membuka peluang memanfaatkan sumber daya pemerintah secara lebih luas.
Pada sisi yang lain, persepsi masyarakat terhadap oposisi juga belum berkembang baik. Masyarakat tidak mengapresisasi kerja besar kelompok oposisi, karena ada anggapan bahwa yang bekerja untuk rakyat hanyalah eksekutif yang berkuasa.
“Sementara yang di legislatif dianggap tidak terlalu menonjol. Bahkan stigmanya, dianggap sebagai penghambat kerja pemerintah, melawan pemerintah. Mereka yang di eksekutif juga sering menstigma lawannya di legislatif, sehingga apapun kerja oposisi, meskipun baik, tetap tidak mendapat apresiasi dari masyarakat. Jadi, oposisi ini di dalam sistem tidak mendapakan tempat, di masyarakat juga seperti itu,” tambah Nyarwi.
Nyarwi Ahmar meyakinkan partai-partai bahwa peran oposisi penting sekali. Sayangnya, banyak partai tidak sadar bahwa mereka hadir tidak semata-mata untuk merebut kekuasaan eksekutif, tetapi juga punya kewajiban menjalankan peran oposisi. Jika kondisi demikian terus berlangsung, sebenarnya akan menjadi masalah bagi demokrasi Indonesia.
Nyarwi melihat, pasca reformasi, partai-partai yang memutuskan menjadi oposisi tidak didasari oleh pilihan politik tetapi lebih karena kecelakan politik. Sebuah partai menjadi oposisi karena gagal dalam Pemilu, tidak memiliki koalisi, atau tidak diikutsertakan oleh pemenang Pemilu untuk membentuk pemerintahan.
“Oposisi belum didesain dengan baik. Tidak dilembagakan dengan baik. Oposisi tidak dilihat sebagai strategi dalam berpolitik, tetapi masih dilihat sebagai takdir dari kecelakaan politik,” pungkasnya. [ns/lt]
