Tautan-tautan Akses

AS Rilis 30 Ribu Dokumen Bukti AS Tahu Detil Pembunuhan Massal 1965

  • Patsy Widakuswara

AS Rilis 30 Ribu Dokumen Bukti AS Tahu Detil Pembunuhan Massal 1965

Sedikit lagi tabir sejarah masa transisi antara pemerintahan Soekarno ke Soeharto serta periode penuh kekerasan tahun 1965 dan 1966 terkuak. Hampir 30 ribu halaman dokumen dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta antara 1964 hingga 1968 yang sudah di-deklasifikasi atau tak lagi dianggap rahasia, dirilis Pusat Deklasifikasi Nasional, bagian dari Arsip Nasional AS bekerjasama dengan LSM Arsip Keamanan Nasional di Universitas George Washington. Dokumen-dokumen ini mencakup periode pembunuhan ratusan ribu tersangka simpatisan Komunis tahun 1965-1966, yang didukung oleh pemerintah AS saat itu.

Ribuan dokumen ini dipindai dan ditampilkan online oleh tim relawan Indonesia and East Timor Documentation Project. Proyek ini bertujuan memberi masyarakat umum akses terhadap dokumen-dokumen ini. Pendiri proyek tersebut, profesor sejarah Asia Bradley Simpson menyatakan, "Deklasifikasi ini sangat penting mengingat iklim politik di Indonesia saat ini di mana tengah meningkat sentimen anti komunis oleh militer dan organisasi Muslim terhadap organisasi yang dianggap kiri seperti LBH. Semoga warga Indonesia memahami sejarah ini agar tidak mengulanginya lagi." Bradley Simpson menambahkan, "Kami telah mempublikasikan sebagian kecil dari dokumen ini untuk memberikan publik sedikit gambaran mengenai apa yang ada dalam koleksi ini."

AS Tahu Detil Pembunuhan Massal 1965

Berbagai dokumen yang dibuka ini menunjukkan dukungan Amerika terhadap militer Indonesia dalam pembunuhan ratusan ribu warga yang dituduh simpatisan komunis. Deklasifikasi ini merupakan yang terbesar dan paling signifikan yang dilakukan Pusat Deklasifikasi Nasional yang dibentuk 2009 atas perintah Presiden Barack Obama untuk meningkatkan transparansi. Berkas tersebut memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana Kedutaan Besar AS terus melacak pembunuhan massal, dan berusaha dapat melemahkan gerakan buruh Indonesia dalam transisi pemerintahan Soekarno ke Suharto.

Peran AS di Indonesia dalam konteks perebutan pengaruh di masa Perang Dingin ini bukan hal baru. Rilis arsip keterlibatan AS di Indonesia dimulai pada tahun 2000, ketika Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan Laporan Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, 1964-1968. Sejumlah dokumen tersebut menunjukan dukungan badan intelijen Amerika CIA terhadap Jenderal Suharto saat itu, ketika Washington kuatir Presiden Soekarno masuk ke orbit komunis.

Pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab, bahkan setelah deklasifikasi baru ini adalah seberapa jauh tingkat dukungan AS untuk militer Indonesia dalam pembunuhan tersebut. Berdasarkan dokumen yang dirilis terdahulu, CIA menyediakan dukungan teknis seperti radio. Badan intelijen Amerika dituduh menyediakan "daftar bunuh" orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis.

Menurut Bradley Simpson, rilis ini tidak mencakup dokumen rahasia terkait operasi terselubung badan intelijen Amerika, CIA maupun berkas Departemen Pertahanan termasuk catatan komunikasi Menteri Pertahanan AS saat itu, George Benson, dengan pejabat dan pemimpin militer Indonesia. Hingga kini belum ada kepastian apakah dokumen-dokumen tersebut akan dibuka oleh Washington.

AS Rilis 30 Ribu Dokumen Bukti AS Tahu Detil Pembunuhan Massal 1965
AS Rilis 30 Ribu Dokumen Bukti AS Tahu Detil Pembunuhan Massal 1965

"The Act of Killing"

Dua dokumenter pembuat film Amerika Joshua Oppenheimer yang mengungkap pembunuhan massal 1965 di Indonesia menjadi salah satu faktor pendesak keputusan pemerintah AS merilis ribuan dokumen ini. The Act of Killing tahun 2012 dan The Look of Silence 2014, keduanya masuk nominasi Oscar, membuka mata warga Amerika akan peran pemerintahnya dalam peristiwa 1965. Joshua Oppenheimer menyatakan rilis dokumen ini merupakan momen paling membanggakan dalam karirnya sebagai pembuat film dan dalam hidupnya sebagai "manusia yang sangat peduli dengan Indonesia, terhadap keluarga korban yang dengan berani berbagi kisah mereka serta para pelaku yang berani bicara dengan kejujuran emosional." Menurut Oppenheimer, hal ini bahkan lebih membanggakan dibanding mendapatkan nominasi Oscar karena, "Tujuan utama saya membawa film saya ke Oscar adalah untuk mendapatkan perhatian atas isu ini agar pemerintah AS membuka dokumen mengenai peran mereka dalam pembunuhan ini, dan ini mulai terjadi."

Wacana publik yang muncul pasca kedua film Oppenheimer berbuah sebuah resolusi yang diajukan Senator Partai Demokrat Tom Udall, yang menyerukan agar pemerintah Indonesia membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dan agar pemerintah AS merilis dokumen yang menunjukkan peran Washington di Indonesia pada periode tersebut. Selain itu lobi dari kalangan aktivis HAM termasuk permintaan resmi dari Komnas HAM Indonesia, juga menjadi faktor-faktor yang mendorong dirilisnya dokumen-dokumen ini.

Dalam pernyataan tertulis Senator Tom Udall mengatakan "dokumen-dokumen ini akan memberikan transparansi lebih besar mengenai dukungan amerika serikat untuk pemerintah indonesia selama periode ini." Ia akan mengadakan briefing bagi Komisi Hubungan Luar Negeri Senat mengenai rilis dokumen-dokumen ini dan temuan-temuannya. Menurut Senator Udall, "Hanya dengan mengakui kebenaran akan sejarah kita sendiri maka Amerika Serikat dapat berbicara secara kredibel mempertahankan HAM di masa depan."

Sutradara "The Act of Killing" Joshua Oppenheimer (kanan) berbicara dengan tokoh utama filmnya, Anwar Congo (kedua dari kiri, memakai topi). (AP/Drafthouse Films)
Sutradara "The Act of Killing" Joshua Oppenheimer (kanan) berbicara dengan tokoh utama filmnya, Anwar Congo (kedua dari kiri, memakai topi). (AP/Drafthouse Films)

KBRI: Ini Hanya Perspektif Kedubes AS

Sesuai posisi pemerintah Indonesia yang bersikeras Peristiwa 1965 merupakan konflik horizontal di masyarakat, Kedutaan Besar RI di Washington, DC tampak tidak ingin memberikan signifikansi terhadap rilis ini. Menurut Sekretaris I Bidang Penerangan, Muhammad Al-Aula, "Dokumen-dokumen ini hanyalah perspektif Kedutaan Besar AS di masa itu, yang sewajarnya dikumpulkan dan dilaporkan oleh perwakilan suatu negara." Pemerintah AS tidak menginformasikan sebelumnya kepada KBRI sebelum rilis ini sebab menurutnya "Ini hal yang sifatnya internal dalam Amerika sehingga tidak ada informasi atau koordinasi." Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia fokus melihat ke depan daripada terus membahas peristiwa yang sudah lama lalu ini dan, "berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikannya dengan cara yang terbaik termasuk melalui Forum Komunikasi Anak Bangsa."

Akses Publik

Menurut ketua Indonesian & East Timor Documentation Project Bradley Simpson, dalam beberapa minggu ke depan Arsip Nasional akan menggabungkannya dalam sistem pencarian digital mereka agar cendekiawan, wartawan dan warga Indonesia yang tertarik dapat membaca dokumen ini untuk melakukan riset mereka sendiri atas periode penting dalam sejarah Indonesia ini. [pw/hj]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG