Sekelompok anggota DPR bipartisan Amerika ingin menentukan batasan baru yang kuat pada kemampuan agen penegak hukum federal, untuk mengumpulkan bahan-bahan intelijen asing di AS.
RUU yang akan diajukan hari Jumat (6/10) oleh anggota Komite Kehakiman DPR itu, mewajibkan FBI untuk mendapat surat perintah pengadilan sebelum memeriksa email dan transkrip panggilan telepon orang Amerika yang dikumpulkan oleh National Security Agency atau NSA.
"RUU itu berisi persyaratan akuntabilitas dan transparansi baru untuk mengatasi masalah identitas orang Amerika yang menjadi sasaran pemantauan, dan menimbulkan keprihatinan besar banyak anggota DPR dan konstituen mereka," kata Ketua Komisi Kehakiman DPR AS, Bob Goodlatte dari partai Republik.
Rancangan Undang-undang itu akan membatasi siapa yang dapat mengakses informasi yang dikumpulkan berdasarkan Pasal 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing yang telah diubah tahun 2008.
Penasihat umum NSA, Glenn Gerstell, baru-baru ini menyebut Pasal 702 itu "peraturan operasional yang paling penting" yang dimiliki oleh NSA.
Walaupun Goodlatte setuju tentang kegunaan peraturan tersebut, dia mengatakan hari Kamis, penting untuk menetapkan pedoman ketat mengenai bagaimana dan kapan peraturan tersebut digunakan. [ps/ii]
