Kecewa karena Freeport belum juga menunjukkan keseriusannya membangun pabrik pemurnian atau smelter, pemerintah akan bersikap tegas sesuai perjanjian yang sudah disepakati.
Pemerintah berharap badan anggaran atau Banggar DPR RI bekerjasama dengan baik dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015.
Menurut pengamat ekonomi Zamroni Salim, rencana Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga seharusnya justru dijadikan persiapan bagi produk-produk Indonesia agar dapat lebih mendunia.
Pemerintah kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena harga minyak mentah dunia terus turun. Presiden Joko Widodo berharap penurunan harga BBM diikuti dengan turunnya harga berbagai kebutuhan pangan.
Selain mengatasi masalah logistik, pemerintah ditegaskan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro juga akan memberdayakan Kementerian Pertanian serta dua kementerian lain sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 2015.
Menurut anggota DPR RI, Yudi Widiana, tiket pesawat dengan harga murah atau Low Cost Carrier-LCC, tidak perlu dihapus karena seluruh negara melakukan hal sama.
Rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional sangat tepat. Demikian disampaikan pengamat LIPI yang juga mantan pejabat Kemenkominfo, Aswin Sasongko.
Keputusan Kementerian Perhubungan membekukan rute penerbangan AirAsia dari Surabaya ke Singapura dianggap tidak tepat dan terburu-buru.
Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi dan kedepannya tidak lagi memberi subsidi pada BBM jenis Premium yang diumumkan di akhir tahun 2014 lalu, mengejutkan banyak kalangan.
Turunnya harga minyak mentah dunia membuat pemerintah akhirnya menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), namun pemerintah tidak lagi memberi subsidi untuk BBM jenis Premium.
Menurut Dirjen Kementerian ESDM, R.Sukhyar, saat ini pemerintah Indonesia semakin intensif melakukan pembicaraan dengan pihak Freeport mengenai mekanisme dan kisaran harga saham Freeport saat dijual nanti.
Tim Reformasi Tata Kelola Migas yakin terlalu banyak mudarat dibanding manfaat dalam proses bisnis pengadaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Premium.
Pemerintah harus melakukan sosialisasi jika akan menghapus bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi sesuai rekomendasi Tim Tata Kelola Migas.
Pemerintah dinilai lalai karena gula rafinasi yang selama ini dibutuhkan hanya untuk industri makanan dan minuman seharusnya tidak menganggu pasokan gula mentah untuk konsumsi masyarakat.
Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk mengalihkan produksi kilang minyak dari Premium menjadi Pertamax untuk menghindari permainan harga oleh kartel, memicu tanggapan pro dan kontra.
Dana talangan kemanusiaan dari pemerintah yang diberikan kepada PT Minarak Lapindo terus menjadi perbicangan termasuk dikalangan anggota DPR RI.
Pekan lalu Presiden Joko Widodo memutuskan pemerintah menalangi kewajiban PT. Minarak Lapindo membayar ganti rugi masyarakat yang rumahnya terendam lumpur. Dana talangan sebesar Rp 781 milyar akan diambil dari APBN 2015.
Melemahnya nilai tukar rupiah menurut pengamat ekonomi, Berly Martawardaya diantaranya karena rupiah tidak banyak digunakan di dalam negeri.
Dalam upaya menekan anggaran subsidi dalam APBN 2015, pemerintah berencana menerapkan subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM).
Presiden RI, Joko Widodo ingin impor terus ditekan agar tidak menjadi beban anggaran negara. Upaya tersebut menurut presiden dapat dilakukan diantaranya dengan cara swasembada pangan.
Tunjukkan lebih banyak
