Ulama sekaligus mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yahya Cholil Staquf terpilih menjadi ketua umum baru dari organisasi islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), setelah berhasil mengungguli calon petahana Said Aqil Siradj dalam pemilihan yang berlangsung di sela muktamar NU ke-34 di Lampung.
Setelah proses pemungutan suara pada Jumat (24/12) pagi sekitar pukul 10.30 WIB, Pimpinan Sidang, Muhammad Nuh mengesahkan Yahya, yang juga merupakan saudara dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas, sebagai calon terpilih.
“Sesuai dengan pasal 28 ayat 2, tata tertib Muktamar 34, maka KH Yahya Cholil Staquf ditetapkan sebagai Ketua Umum PB NU masa khidmat 2021-2026,” kata Nuh.
Dari total 548 suara yang masuk, Yahya, yang akrab dikenal dengan sebutan Gus Yahya, berhasil mengantongi 337 suara, mengungguli pesaing terkuatnya Said yang memperoleh 210 suara. Satu suara dinyatakan gugur dalam pemilihan tersebut.
Meskipun sejumlah nama menyeruak dalam muktamar NU pada minggu ini, sosok Yahya sudah diprediksi akan menjadi pesaing kuat bagi calon petahana Said Aqil Siradj dalam memperbutkan kursi kepemimpinan NU.
Dua Calon Saling Memuji
Setelah sidang pemilihan selesai, baik Said maupun Yahya saling melemparkan pujian terhadap satu sama lain.
Yahya, misalnya, menyebut Said sebagai guru yang memberinya ilmu, menguji, membesarkan sekaligus membukakan jalan baginya untuk berkiprah.
“Saya tidak tahu apakah akan cukup umur saya untuk membalas jasa-saja beliau. Kalau ini disebut keberhasilan, sesungguhnya ini adalah karena beliau. Kalau ada yang patut dipuji dari semua ini, pujian ini milik beliau,” ujar Yahya.
Ia juga berterima kasih muktamar kali berjalan lancar meski terdapat beberapa dinamika, yang menurutnya dinikmati oleh seluruh peserta.
“Sedemikian nikmatnya, sehingga mampu membuat kita semua terjaga 24 jam terus menerus dari kemarin,” tambah Yahya.
Said, yang duduk di sebelah Yahya, tak lupa mendoakan juniornya tersebut.
“Kepada sahabat saya, yang terhormat Gus Yahya Staquf saya mengucapkan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir-batin kepada beliau, sehingga mampu memimpin NU ke depan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi,” kata Said.
“Saya bersyukur muktamar berjalan baik, aman dan tentram, walaupun awalnya agak panas, tetapi selesai dengan damai. Kita lupakan yang terjadi kemarin, kita bergandengan tangan bersama-sama membesarkan NU,” tambahnya.
Rekomendasi Muktamar NU
Selain memilih kepengurusan baru, Muktamar NU ke-34 kali ini juga memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah. Seluruh rekomendasi itu, dibacakan oleh Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar NU 34, Alissa Wahid dalam Sidang Pleno III Kamis (23/12) malam.
Di sektor pendidikan, NU meminta pemerintah mengakomodasi nilai-nilai luhur sebagai bagian dari sistem kurikulum nasional, merevitalisasi nilai luhur bangsa dan mengembangkan penguatan kerukunan. Pemerintah juga diminta meningkatkan pembinaan paham keagamaan moderat.
Dalam hal mengurangi intoleransi, sikap perilaku dan regulasi yang diskriminatif atas dasar mayoritas-minoritas, pemerintah khususnya Polri perlu memperkuat pendekatan jaminan hak-hak konstitusional warga negara dalam membangun harmoni sosial dan ketertiban umum,” papar Alissa.
Dalam bidang demokrasi, hukum dan antikorupsi, NU meminta penguatan masyarakat sipil di tengah penguasaan sistem demokrasi oleh oligarki saat ini. Desain sistem demokrasi juga perlu perbaikan dengan nilai lokal dan pengarusutamaan gender untuk memastikan partisipasi dan kepemimpinan perempuan. NU juga mengusulkan adanya perbaikan mekanisme pemilihan dan penyempurnaan skema desentralisasi.
“Mendesak kepemimpinan nasional agar mengambil tanggung jawab dan kendali kepemimpinan dengan sungguh-sungguh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” lanjut Alissa membacakan rekomendasi.
Selanjutnya, NU berharap bahwa negara juga dapat mengurangi liberalisasi pendidikan dan menerapkan kebijakan afirmatif bagi peserta didik perempuan. Pencegahan kekerasan dalam keluarga, terutama terhadap perempuan, anak dan individu berkebutuhan khusus harus ditingkatkan. Tidak ketinggalan, NU mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
“Negara perlu segera mengesahkan RUU TPKS sebagai payung hukum untuk memberantas kekerasan seksual yang telah menelan korban sangat banyak,” kata Alisa. [ns/rs]
